Diskusi Panel Sempadanpos

Pengambil Kebijakan Tertinggi di Pemko Tanjungpinang Bahas Arah Pembangunan Kota Tanjungpinang
Oleh : Devi Handani
Minggu | 15-02-2026 | 20:08 WIB
diskusi_panel_pemko_ponang.jpg
Diskusi panel bertajuk 'Mau Dibawa Ke Mana Tanjungpinang?' yang menghadirkan jajaran pengambil kebijakan tertinggi Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang Bersama tokoh masyarakat, Minggu (15/2/2026) (Foto: Devi Handani)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Media Sempadanpos sukses menyelenggarakan diskusi panel bertajuk 'Mau Dibawa Ke Mana Tanjungpinang?' yang menghadirkan jajaran pengambil kebijakan tertinggi Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang bersama tokoh masyarakat, Minggu (15/2/2026).

Diskusi ini menjadi panggung bedah strategi dalam menghadapi pergeseran ekonomi dan kebijakan anggaran nasional yang semakin dinamis.

Acara yang berlangsung hangat ini menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, Kepala Bapelitbang Riono, Kepala Dinas Kominfo Teguh, serta para tokoh masyarakat dan pengamat transportasi.

Sekda Tanjungpinang Zulhidayat membuka sesi dengan membandingkan kondisi ekonomi masa pandemi dengan proyeksi masa depan.

Ia menegaskan bahwa APBD memiliki pengaruh positif yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga komposisi belanja harus dikelola secara presisi.

"Dulu saat Covid-19, fokus kita adalah stabilisasi ekonomi melalui UMKM. Namun sekarang, kita tidak boleh berhenti di situ. Kita butuh akselerasi melalui belanja modal. Meski ada perubahan skema dana transfer pusat pada 2026 yang cukup drastis, pemerintah telah mengamankan hampir Rp300 miliar dana APBN untuk infrastruktur strategis seperti pembangunan sekolah rakyat dan RSUD baru. Ini akan menjadi mesin pendorong ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ujar Zulhidayat.

Kepala Bappelitbang, Riono, memaparkan bahwa arah pembangunan Tanjungpinang tidak berjalan tanpa kompas. Saat ini, pemerintah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun ke depan dan RPJMD 5 tahunan.

"Untuk tahun 2026, fokus kita adalah mewujudkan kota cerdas yang inklusif berbasis budaya. Kami telah memetakan lima prioritas: kualitas manusia, penguatan modal UMKM, pengelolaan sampah berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penataan kawasan pesisir. Efisiensi anggaran yang kami lakukan saat ini adalah langkah preventif agar pemerintah tidak terjebak dalam defisit atau tunda bayar, melainkan fokus pada program yang memberikan dampak langsung," jelas Riono.

Kadis Kominfo, Teguh, memberikan pernyataan tegas terkait isu belanja pegawai yang sempat menjadi polemik di media sosial. Ia menekankan pentingnya manajemen internal yang sehat untuk menunjang pembangunan.

"Pemerintah sedang melakukan penataan agar belanja pegawai tetap berada di bawah koridor 30 persen pada tahun 2027 sesuai mandat nasional. Walikota berkomitmen membangun etos kerja baru; bukan sekadar membangun gedung dari nol, tapi memastikan sistem yang ada berjalan tanpa kebocoran. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak termakan isu miring, karena fokus pemerintah adalah intensifikasi pajak secara adil, bukan membebani rakyat dengan kenaikan tarif parkir secara serampangan," tegas Teguh.

Diskusi semakin tajam saat tokoh masyarakat memberikan catatan mengenai peran publik. Ditekankan bahwa pemerintah hanya memegang porsi kecil dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga dinamika masyarakat dan ekosistem bisnis lokal lah yang harus diperkuat untuk menciptakan multiplier effect yang besar.

Diskusi panel ini melahirkan kesepakatan bahwa masa depan Tanjungpinang bergantung pada tiga pilar utama:

  • Disiplin Anggaran: Transisi dari belanja rutin menuju belanja modal yang produktif untuk memacu pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi.
  • nfrastruktur Berkelanjutan: Pemanfaatan dana pusat (APBN) untuk proyek fasilitas publik (RSUD & Sekolah) sebagai stimulus ekonomi lokal.
  • Ketahanan Sosial: Penguatan sektor UMKM dan penataan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen agar setiap kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan tidak hanya menjadi narasi administratif, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh warga hingga tingkat RT/RW.

Selanjutnya Dwi Kamalawaty selaku owner Sempadanpos sekaligus penyelenggara diskusi panel ini digelar bertujuan membantu pemerintah kota Tanjungpinang untuk pembangunan dan ekomoni dengan mengumpulkan ide-ide cemerlang dari para undangan.

"Saya prihatin dengan kondisi Tanjungpinang saat ini jangan hanya bicara data dengan planing yang hanya dikerjakan berapa persen saja. Tapi buatlah sesuatu untuk jangka panjang di masa depan untuk anak cucu kita. Karena saya ingat almarhum bapak H Akmal dari kedai kopilah muncul ide pembentukan provinsi Kepri,", tutup Dwi.

Editor: Surya