Rutan Tanjungpinang Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Secara Virtual
Oleh : Devi Handiani
Senin | 03-02-2025 | 10:44 WIB
Entry-Meeting.jpg
Karutan Tanjungpinang, Yan Patmos, bersama jajaran pejabat struktural mengikuti Entry Meeting pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2024, Jumat (31/1/2025). (Ist)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tanjungpinang, Yan Patmos, bersama jajaran pejabat struktural mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2024, Jumat (31/1/2025).

Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dari berbagai daerah di Indonesia.

Entry meeting ini menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan keuangan oleh BPK RI guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya, menekankan pentingnya sinergi antara Kemenkumham dan BPK RI demi kelancaran proses audit.

"Kami mengapresiasi peran BPK RI dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang baik. Kami berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kementerian, terutama dalam menghadapi transisi kelembagaan yang sedang berlangsung," ujar Supratman.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Nyoman Adhi Suryadiyana, menjelaskan tahapan serta mekanisme pemeriksaan yang akan dilakukan. Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap laporan keuangan guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.

Entry meeting ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi laporan keuangan Kemenkumham. Hasil dari pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis guna memperkuat sistem pengelolaan keuangan, khususnya bagi Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian HAM yang sedang menjalani transisi kelembagaan.

Editor: Gokli