Catatan 1 Tahun Ansar-Marlin Memimpin Provinsi Kepri

Gubernur Kepri Meliuk di Antara Potensi dan Ancaman

SEUSAI gelaran Seminar Nasional 'Pers Merawat Perbatasan' di Aula Kantor Gubernur Kepri, Dompak Tanjungpinang, Rabu 2 Maret 2022, Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad mengajak kami ngopi santai di Kedai Kopi Batu 10. Banyak hal kami bincang, termasuk mengenai potensi dan ancaman di Natuna dan Anambas. Apa sajakah itu? Berikut catatan Wartawan BATAMATODAY.COM, Saibansah Dardani.

Setahun memimpin Provinsi Kepri, Gubernur Ansar Ahmad telah meraih sejumlah prestasi. Sebagian deretan prestasi itu diapresiasi oleh sejumlah lembaga pemerintah dan swasta dalam bentuk award dan penghargaan. Sebagian prestasi lainnya lagi, tersimpan di lubuk hati masyarakat Kepri.

Karena meski baru setahun, terbukti duet Ansar Ahmad-Marlin Agustin telah berbuat nyata untuk masyarakat Kepri. Bahkan, telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengelola labuh jangkar. Ini adalah salah satu peluang bisnis untuk menambah pundi-pundi kas daerah. Belum lagi soal potensi gas di dasar perut Natuna dan Anambas.

• BACA JUGA: Buka Seminar Nasional 'Pers Merawat Perbatasan', Ansar Minta Pers Tingkatkan Kompetensi

"Saat ini jumlah kandungan cadangan gas alam cair yang ada di Kabupaten Natuna itu sebanyak 49,6 trilyun kaki kubik. Sungguh ini adalah cadangan gas alam cair yang luar biasa besar," ungkap Ansar.

Kandungan gas kita yang demikian besar itu, memberi peluang bagi Provinsi Kepri untuk mendapatkan 10 persen keuntungan melalui mekanisme hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 10 persen. Yaitu, hak dari perusahaan minyak dan gas yang melakukan kegiatan eksplorasi di seluruh wilayah Provinsi Kepri.

Saat ini ada 4 sampai 5 perusahaan minyak dan gas yang sedang mengajukan rencana pengembangan alias Plan of Development (PoD). Maka, ini menjadi potensi kekayaan Provinsi Kepri yang harus dieksploitasi dengan baik.

• BACA JUGA: Catatan Setahun Kepemimpinan Ansar-Marlin

Itu artinya, ada peluang untuk mendirikan 4 sampai 5 perusahaan PI di bawah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Provinsi Kepri. Untuk itu, saat ini Pemprov Kepri sedang tengah menyiapkan satu perusahaan PI untuk menjadi perusahaan penampung keuntungan atau deviden sebesar 10 persen dari perusahaan minyak dan gas untuk Provinsi Kepri.

Di tengah obrolan santai sambil menikmati kopi hitam itu, Ansar kemudian menyebut satu nama seorang pensiunan perusahaan oil and gas internasional, Exxon Mobile dan Premier Oil. Pria asal Aceh alumni lulusan Bachelor of Gas & Oil Engineer, Abardeen University, Scotland Inggris itu dinilai sebagai sosok yang pas untuk mengelola PI BUMD Provinsi Kepri. Pengalamannya lebih 30 tahun bekerja di perusahaan oil and gas internasional itulah yang dibutuhkan Provinsi Kepri.

Saat ini, Provinsi Kepri sedang berkoordinasi secara intensif dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (Adpmet) di Indonesia. "Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Ridwan Kamil, sebagai Ketua PI Indonesia," imbuh gubernur yang hampir tiap Jumat, selalu menjadi khotib itu.

• BACA JUGA: Terima Penghargaan dari Ombudsman, Ansar: Pelayanan Publik Harus Terus Ditingkatkan

Saya katakan tadi, lanjutnya, selain menjadi potensi ekonomi bagi kita yang besar, tapi itu semua juga menjadi ancaman bagi kita. Ancaman ini cukup besar.

Kepri ini berada di alur laut Kepulauan Indonesia atau Alki-1, maka sayang rasanya kedaulatan maritim di Kepri yang luas ini tidak kita optimalkan semaksimal mungkin.

Apalagi, Kepri ini sesunguhnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan itu harus kita wujudkan lebih besar lagi karna memang posisinya sangat strategis.

Akan tetapi di sisi lain, Kepri juga menjadi kerawanan karena kita berdampingan dengan tetangga-tetangga negara yg lain, maka tidak heran kalau di Kepri ini masih ada kegiatan-ilegal fishing.

• BACA JUGA: Ketua Dewan Pers M. Nuh Apresiasi Gubernur Kepri Ansar Ahmad

Kita harus menjaga dan memproteksi kedaulatan dan potensi kita ini. Untuk itu, kita perlu bergadengan tangan erat, perlu bekerja sama dengan TNI-Polri dan semua pihak untuk mengawal kedaulatan bangsa kita.

"Salah satunya dengan pers, sebagai penyedia informasi, pers sebagai corong pemerintah menjaga kedualatan bersama-sama seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Saya menyimak seksama penjelasan Ansar. Terasa sekali, kesan Gubernur Kepri ini begitu menguasai persoalan geopolitik di wilayah pemerintahannya. Tidak hanya potensi tapi juga ancaman yang menghadang. Buktinya, ada kapal coast guard China yang mengawal nelayanya melakukan illegal fishing di laut kita di Natuna.

• BACA JUGA: Ansar-Marlin Resmi Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri

"Dengan adanya potensi yang luar biasa besar itu, pada saat yang sama juga muncul potensi ancaman yang tidak kecil. Yaitu, soal kedaulatan wilayah Provinsi Kepri. Karena terus terang, kita khawatir akan adanya invasi-invasi di bidang pertahanan ke depan yang dilakukan negara lain. Seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina," paparnya.

Menghadapi besarnya potensi ancaman keamanan dari luar di wilayah Natuna dan Anambas itu, Ansar berpandangan, sebaiknya Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas dimekarkan menjadi provinsi.

"Alasan utamanya adalah demi keamanan dan kedaulatan negara. Apalagi, saat ini pemerintah pusat sedang mempertimbangkan untuk pemekaran sejumlah wilayah di Papua, juga demi alasan keamanan dan kedaulatan," ungkapnya, tegas.

Editor: Dardani

---