Kelanjutan Pembangunan Pelabuhan Malarko, Tokoh Karimun Angkat Bicara

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Tokoh masyarakat Kabupaten Karimun angkat bicara terkait wacana Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan proyek pembangunan Pelabuhan Malarko menggunakan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Bakti Lubis, Anggota Komisi III DPRD Kepri, sangat menyayangkan proyek yang sudah menelan dana ratusan miliar tersebut terhenti begitu saja.

"Kita sangat menyayangkan proyek yang begitu besar akhirnya mangkrak setelah menelan dana 129 miliar rupiah dan belum nampak titik terang kelanjutannya," ungkap Bakti Lubis di gedung DPRD Kepri, beberapa waktu lalu.

• BACA JUGA: Pemprov Kepri Cari Investor Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan Malarko Karimun

Adanya informasi kelanjutan pembangunan Pelabuhan Malarko melalui pola KPBU, dengan adanya pihak ketiga investor, Bakti Lubis menganggap tidaklah semudah yang dibayangkan karena di situ ada hitungan bisnisnya.

"Menyerahkan kepada konsorsium itu tidaklah mudah, karena di dalamnya ada kalkulasi bisnisnya terhadap hitungan atas investasi yang di bangun tersebut," ujar Bakti Lubis.

Pola KPBU yang ditawarkan oleh kementerian untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Kepri, dianggap sebagai bola panas dan pekerjaan berat.

"Pengambil alihan kelanjutan pembangunan proyek tersebut dengan pola KPBU di kondisi proyek yang belum siap itu adalah bola panas dan pekerjaan yang sangat berat dan besar nantinya," kata Bakti Lubis.

• BACA JUGA: Pelabuhan Malarko, Anggaran Besar dan Impian Belaka

Akan tetapi, menurutnya, masyarakat tentunya berharap agar proyek itu harus selesai. Dan bukan saja harus selesai tapi juga nantinya jadi sumber putaran ekonomi masyarakat.

"Kita tetap mengapresiasi gubernur Ansar Ahmad atas keberanian mengambil alih proyek tersebut dengan pola KPBU di saat konsisi yang belum siap, tentunya kita tetap mengedepankan prinsip optimisme kepada gubenur semoga betul-betul ada pihak ketiga yang mau meneruskan nya tentu yang harus rasional yang juga bisa menguntungkan pemerintah daerah," ungkapnya.

Seharusnya proyek tersebut harus diselesaikan dulu oleh kementerian perhubungan sehingga nantinya baru daerah yang mengelolanya.

• BACA JUGA: Menhub Ingin Pelabuhan Malarko dan Bandara RHA di Karimun Rampung Akhir 2021

"Saya berharap Pemprov Kepri menyurati kembali Kemenhub dan presiden, untuk dapat dilakukan penyelesaian pembangunan proyek tersebut di tuntaskan dulu baru nanti kita minta dan ambil alih untuk pengelolaannya, karena kondisi proyek yang belum selesai dan bermasalah hukum lalu kita ambil, itu namanya kita konyol, namun Didi semangat seorang gubernur kita harus apresiasi juga, kita berharap kementerian bisa menuntaskan proyek tersebut," terangnya.

Sementara itu tokoh masyarakat Karimun yang juga anggota DPRD Kepri dapil Karimun, Raja Bachtiar, mengatakan, apapun jalannya yang akan ditempuh, harapannya pelabuhan tersebut harus selesai demi kepentingan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah.

"Apapun yang akan diwacanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat dengan pola apapun juga untuk penyelesaian pembangunan pelabuhan Malarko tersebut, kita berharap betul-betul selesai dan bisa beroperasi," pungkasnya.

Editor: Yudha

---