Gerak Cepat Tanggapi Keluhan Masyarakat, Gubernur Evaluasi PPKM Darurat

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Juru Bicara Tim Satgas Penanganan COVID-19 Tjetjep Yudiana mengatakan saat ini Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad sedang resah karena menerima banyak laporan dari masyarakat terkait penerapan PPKM Darurat di Tanjungpinang dan Bintan. Terutama menyangkut harus antigen di tempat dengan membayar Rp 150 ribu per orang.

Menjawab keresahan tersebut, kata Tjetjep, Pemerintah Provinsi Kepri, Pemkab Bintan dan Pemko Tanjungpinang telah sepakat untuk membuat kebijakan guna membantu masyarakat selama masa penerapan PPKM.

"Banyak masyarakat yang mengadu soal ini. Tentu Gubernur tidak bisa diam dan harus segera menanggapinya. Ditambah lagi kondisinya sedang menjalani masa isolasi dan tidak melihat langsung yang terjadi di lapangan," kata Tjetjep, Jum'at (16/7/2021).

Bukti gerak cepat Gubernur, khusus soal pelaksanaan penyekatan di perbatasan jalan Bintan-Tanjungpinang, Kamis (15/7/2021) sore Pemprov Kepri segera menggelar rapat dengan Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan dan hasilnya langsung disiarkan ke seluruh media massa melalui konferensi pers yang dilakukan di ruang rapat utama lantai 4 Dompak, Tanjungpinang.

Sesuai hasil rapat, terang Tjetjep, khusus mobilitas orang dari Tanjungpinang ke Bintan dan sebaliknya. Seperti halnya, bagi pekerja atau yang sehari-hari memang memiliki aktivitas kerja esensial di Tanjungpinnag , cukup dengan menunjukkan surat keterangan dari pimpinan perusahaan atau instansi tempat bekerja.

Sedangkan untuk pedagang pasar atau petani dibutuhkan surat keterangan dari pengelola pasar seperti BUMD atau siapa pun yang ditunjuk atau berwenang mengelola pasar dimaksud.

"Sedangkan untuk masyarakat yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan dari pasar atau instansi tempat kerjanya. Baru harus menunjukkan surat vaksin dan bukti antigen dengan hasil negative. Jika tidak bisa, tetap harus vaksin ditempat, karena itu bagian dari tujuan agar lalu-lalang orang tidak bebas," kata Tjetjep.

Tjetjep juga mengapresiasi Pemko Tanjungpinang yang telah menyediakan layanan rapit antigen di tempat sehingga masyarakat tidak harus pulang dulu ke tempat asalnya masing-masing.

Dilanjutkan Tjetjep lagi, peraturan PPKM Darurat dengan sistem penyekatan ini adalah untuk mengurangi mobilitas massa agar penyebaran COVID-19 tidak meluas. Dan PPKM Darurat ini hanya akan berlangsung hingga 20 Juli 2021.

Sementara Surjadi, Koordinator Lapangan Satgas COVID-19 Kota Tanjungpinang, mengatakan, jika apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri.

Karena kondisi Tanjungpinang yang benar-benar darurat COVID-19 dan perlu pengetatan mobilitas orang yang akan masuk.

"Kita berusaha sebisa mungkin agar masyarakat menghindari masuk ke Tanjungpinang di luar keperluan esensial. Begitu juga yang akan keluar Tanjungpinang," kata Surjadi.

Adapun untuk tes antigen di lapangan, lanjut Surjadi, sejauh ini hanya dilakukan secara acak. Atau hanya kepada orang-orang yang dicurigai.

"Yang terjadi di lapangan, yang antigen di tempat tidak sebanyak yang dibayangkan. Hanya diambil sample secara acak saja," katanya.

Editor: Yudha

---