Hanya Diberikan ke Segelintir Orang

Dianggap Pecitraan, JPKP Minta Rahma Stop Publikasi Bansos ke Masyarakat

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang, - Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi meminta Walikota Tanjungpinang Rahma menghentikan publikasi penyerahan bantuan sosial (bansos) dari beberapa instansi, lembaga dan yayasan.

Sebab, bantuan yang diberikan tidak banyak hanya kepada segelintir orang saja, sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan akan merasa sedih.

"Kita lihat Walikota selalu ikut menyerahkan bantuan sosial baik itu dari pihak instansi dan lembaga dengan jumlah yang sedikit saja selalu di publikasikan. Sementara masih banyak masyarakat lain yang tak tersentuh oleh bantuan itu, karena diduga setiap acara bantuan tersebut dipublikasikan hanya untuk pencitraan saja, di satu sisi sebagian masyarakat malah menangis melihat publikasi tersebut," kata Adi, Minggu (9/5/2021).

Berdasarkan informasi dan investigasi JPKP, saat menemui masyarakat mereka banyak mengeluh kesah atas kebijakan Rahma terkait pembagian bansos kepada segelintir orang. Menurut mereka, yang juga mendapatkan bantuan tersebut adalah orang yang dikatakan mampu secara ekonomi.

"Masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan terutama terlantar yang ada di kota Tanjungpinang, dimana mereka tidak di lirik oleh Pemko Tanjungpinang. Kebanyakan yang menerima bantuan tersebut diduga hanya memenuhi kebutuhan untuk dipublikasikan saja, alias pencitraan," katanya.

Adi mengukapkan, ada penaduan masyarakat kecil kepada tim JPKP terkait mereka yang tidak pernah mendapatkan sedikitpun bantuan dari Pemko Tanjungpinang. Padahal mereka selalu membaca pemberiataan di media sosial bahwa Pemko Tanjung memberikan bantuan untuk masyarakat kecil.

"Kasihan mereka yang menangis di dalam batin mereka dengan mengatasnamakan ingin membantu masyarakat, yang membutuhkan bantuan pemerintah, tetapi tidak juga kunjung di berikan," katanya.

JPKP, minta Rahma jangan terlalu disibukkan oleh penyerahan bantuan sosial yang hanya jumlahnya sedikit, seharusnya bisa diwakilkan kepada kepala OPD terkait.

Sehingga Rahma bisa kembali memonitor pekerjaan bawahannya yang sesuai dengan tupoksi mereka. Untuk apa walikota melantik puluhan pejabat di Pemko, jika mereka hanya menjadi patung dan tidak bekerja.

"Mereka hanya melihat dan mengikuti dari belakang kemana walikota akan melakukan aksi seremonial nya, itu tidak pantas di tunjukkan oleh rahma kepada publik. Malahan itu akan menjadikan reputasi seorang pemimpin itu terlihat lemah dan jelek, karena walikota tidak percaya atas kinerja para kepala OPD nya," kesalnya.

Kendati demikian Adi menilai, apa yang dilakukan oleh Rahma, bukanlah sesuatu yang salah, JPKP juga sangat mendukung kegiatan dan program sosial pemerintah tersebut, akan tetapi jangan semua acara tersebut harus diseremonialkandan dipublikasikan oleh Walikota.

Sebab, orang miskin di Tanjungpinang bukan segelintir orang itu saja, masih banyak lagi yang belum tersentuh di beberapa pelosok. Sebaiknya, Rahma kembali saja tugas pokoknya sebagai Walikota Tanjungpinangg.

"Apa yang dilakukan oleh Rahma itu tidak menjadi masalah, akan tetapi jangan terfokus mengikuti acara tersebut yang selalu dipublikasikan, kecuali bantuan tersebut cukup banyak dan menyentuh kesemua masyarakat miskin. Jika hanya dengan jumlah ratusan saja, cukup dinas terkait yang disuruh turun kelapangan untuk menghadirinya," pungkasnya.

Editor: Surya

---