Pemprov Kepri Sambut Baik Program BBM Satu Harga di Kepulauan Riau
Oleh : Redaksi
Jumat | 19-03-2021 | 16:53 WIB
nelayan-anambas.jpg
Nelayan Anambas telah menikmati program BBM satu harga pada 2017-2019 lalu. (Diskominfo Kepri)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri menyambut baik program pembangunan penyalur BBM satu harga, karena seluruh lapisan masyarakat Kepri dapat menikmati BBM dengan harga yang sama.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Marlin Agustina saat menghadiri Video Conference Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Teknis Usulan Penambahan Lokasi Tertentu Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Kepri, Rabu (17/3/2021) lalu.

Menurut Marlin, dengan kondisi geografis Kepri saat ini 96 persen wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah lautan dan hanya empat persen wilayah daratan akan mendukung program ini.

"Nantinya dengan adanya Program Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga, diharapkan seluruh lapisan masyarakat Kepri dapat menikmati BBM dengan harga yang sama," ujar Marlin, seperti dikutip laman Diskominfo Kepri.

Untuk itu, lanjut Marlin mengharapkan dukungan berbagai pihak dan dorongan dari BPH Migas agar program ini terealisasi. "Untuk tahap pertama Program BBM 1 Harga rentang tahun 2017-2019, ada 3 kabupaten yang mendapat program ini yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna," jelas Marlin.

Dari tahap pertama tersebut, sebagian besar terserap untuk nelayan, sehingga nelayan khususnya dari 3 kabupaten penerima program tahap pertama sangat terbantu. Dengan BBM 1 harga ini, biaya operasional, transportasi, dan biaya logistik akan lebih murah.

Sementara itu, Sekdaprov Kepri, H TS Arif Fadilah menyampaikan, untuk penambahan lokasi pembangunan penyalur BBM 1 harga, Pemprov Kepri mengusulkan untuk menambah 21 kecamatan dari 5 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas, Bintan, Lingga, Karimun, dan Natuna.

"Dari 5 kriteria yang ditetapkan BPH Migas untuk usulan penambahan lokasi, kita sudah memenuhi semua, termasuk adanya mitra pengusaha, dari 21 usulan kecamatan, hanya 4 kecamatan yang belum ada mitra pengusaha, untuk itu kita akan terus mendorong Pemda setempat agar 4 kecamatan ini dapat tetap dimasukkan dalam usulan," ungkap Sekda Arif.

Berkaitan dengan tahap pertama program BBM 1 harga tahun 2017-2019, Sekda Arif mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi. "Dari 6 titik di 3 kabupaten yang mendapat program tahap pertama, masyarakat sangat antusias, dan terbukti sangat terbantu. Oleh karena itu untuk tahap selanjutnya ini Pemkab kembali mengusulkan titik-titik tambahan pembangunan penyalur BBM 1 harga ini di daerah mereka," kata Sekda Arif.

Kepala Subdit Pengaturan BBM BPH Migas, I Ketut Gede Aryawan dalam paparannya menyampaikan bahwa Program Pembangunan Penyalur BBM 1 harga digagas pemerintah dengan latar belakang masih adanya daerah-daerah khususnya daerah 3T yang belum terdapat penyalur yang mengakibatkan adanya harga BBM diluar harga yang ditetapkan pemerintah.

"Untuk mensukseskan program ini, ada 5 faktor kesiapan yang harus dipenuhi oleh calon lokasi tertentu pembangunan penyalur bbm 1 harga tersebut yaitu Kecamatan tersebut tidak ada Penyalur, Ada Infrastruktur Pendukung, Ada Calon Pengusaha (Mitra) yang berminat, Faktor Keamanan dan Prioritas Daerah 3T," ungkapnya.

Editor: Gokli