PKS Dorong Pemprov Kepri Garap Potensi Ekonomi

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau fokus menggarap potensi perekonomian untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Juru Bicara Fraksi PKS dalam memberi pandangan nota keuangan yang diusulkan Pemprov Kepri, Ing Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Jumat mengatakan, sampai sekarang Pemerintah Daerah belum fokus menggarap sektor perekonomian sehingga Pendapatan Daerah relatif kurang meningkat dari tahun ke tahun.

"Kami mendorong Pemprov Kepri bekerja keras menggarap sektor perekonomian, untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah juga harus mendorong belanja daerah sesuai dengan perioritas yang telah ditetapkan," katanya, yang juga Ketua Komisi II DPRD Kepri, seperti dikutip situs resmi Diskominfo Kepri.

Iskandar mengemukakan pemerintah sebaiknya tidak hanya menekankan pada hasil pembangunan infrastruktur yang dapat segera dilihat hasilnya, namun juga menghasilkan arah kebijakan yang mendukung pertumbuhan perekonomian, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat Kepri yang dicita-citakan dapat tercapai.

APBD tahun 2020, kata dia, seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menekan angka pengangguran terbuka yang saat ini berada pada 6,91 persen pada Agustus 2019. Angkatan kerja di Kepri pada Agustus 2019 sebanyak 1.005.161 orang, sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 935.682 orang.

Sesuai dengan tema dan prioritas pada APBD tahun 2020, maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi menjadi dasar agar visi, misi, strategi, program dan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 dapat tercapai.

Oleh karena itu, APBD tahun 2020 harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat terutama di bidang pendidikan terkait ruang kelas baru dan unit sekolah baru, peningkatan kualitas khususnya SDM Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar memiliki kompetensi lulusan yang dibutuhkan dalam dunia kerja serta kesejahteraan guru dan sarana prasarana sekolah, bidang kesehatan terutama pelayanan rumah sakit dan dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) harus ditingkatkan serta peningkatan infrastruktur, pariwisata dan ekonomi berbasis kerakyatan wong cilik, pengembangan KUKM serta mendorong iklim investasi.

"Penganggaran APBD tahun 2020 juga harus memperhatikan daerah NAL (Natuna, Anambas dan Lingga) yang secara geografis letaknya jauh agar terjadi pemerataan pembangunan demi pengembangan potensi yang ada didaerah tersebut," tuturnya.

Ia menjelaskan potensi untuk mendukung peningkatan dan kualitas ekonomi dapat dilihat dari kondisi Kepri dalam sektor maritim dan kelautan. Perioritas pembangunan daerah sebagai subsistem pendukung prioritas kebijakan nasional dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didukung dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang salah satunya sangat sesuai dengan potensi dan kondisi Kepri yaitu pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Sinkronisasi program dan kegiatan di Pemprov Kepri harus diarahkan ke sektor maritim dan kelautan yang seharusnya diperkuat dengan rencana zonasi wilayah. Oleh karena itu, lanjutnya pemerintah daerah harus meningkatkan dan memperbaiki pelayanan yang terkait perizinan, penguatan SDM dan sarana prasarana perizinan.

"Jangan sampai perizinan terhambat karena masalah Ranperda RZWP3K yg belum disahkan. Gubernur Kepri harus melakukan aksi segera salah satu nya membuat tim percepatan investasi terutama terkait perizinan dan RTRW dan RZWP3K. Investasi ini salah satu instrument menstimulasi pertumbuhan pekeronomian," katanya.

Editor: Gokli

---