Komisaris Utama Pasrahkan ke Gubernur Kepri

Konflik Direksi PT Pelabuhan Kepri Belum Reda, Keputusan RUPS Tak Dijalankan

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Hari Jumat (19/4/2019) merupakan batas waktu bagi jajaran Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri untuk melakukan pembenahan internal, pasca dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan sebelumnya.

Saat itu, Pemprov Kepri nyatanya memberikan kesempatan bagi jajaran direksi perusahaan plat merah itu untuk berbenah. Namun, kendatipun sudah diberikan kesempatan rupanya tidak mengubah prilaku dari ketiga direksi tersebut.

Ketiganya yakni, Direktur Utama, Darmansyah; Direktur Keuangan, Widrasto Dwi Guntoro dan Direktur Operasional, Rio Onasis masih saja tidak dapat bekerjasama dengan kompak memajukan PT Pelabuhan Kepri.

Hal tersebut bahkan diakui Komisaris Utama PT Pelabuhan Kepri, Huzrin Hood. Dia mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, apakah jajaran direksi tersebut akan dibubarkan atau malah dipertahankan?

"Kami sudah memberikan kesempatan satu bulan kepada jajaran Direksi PT Pelabuhan Kepri ini untuk melakukan perbaikan setelah RUPS," katanya.

Menurut Huzrin, ketiga Direktur PT Pelabuhan Kepri ini sepertinya tidak ada itikad baik untuk melakukan perubahan. Ketiganya jelasnya masih tetap sama merasa paling hebat dan benar, sehingga belum ada kekompakan dalam mengurus perusahaan ini.

"Saya dapat laporan hingga saat ini ketiga Direktur masih belum sejalan. Bahkan saat masuk kantor saja, tidak pernah akur dan masih saling diam. Perlu diketahui mereka ini sudah menjabat satu tahun jadi direktur perusahaan ini, namun masih juga seperti ini," jelasnya.

Ia mengatakan, saat RUPS disepakati bersama agar ketiganya melakukan pembenahan menyeluruh. Namun konflik yang terjadi di jajaran pengurus ini belum juga berakhir.

Padahal menurutnya saat RUPS itu ketiganya berjanji akan berubah dan akan kompak menjalankan sesuai tufoksinya masing-masing. "Saya pusing mengurus mereka ini, dan saya akan menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Gubernur Kepri selaku pemegang saham utama. Sebelumnya saya juga sudah merekomendasikan agar ketiganya diberhentikan saja, karena melihat kondisi yang tidak harmonis dan sulit untuk diubah," tegasnya.

Editor: Gokli

---