Optimis Menatap Keuangan Pemerintah di Wilayah Kepri Tahun 2019
Oleh : Opini
Sabtu | 23-03-2019 | 15:53 WIB
arif-rahman-opini.jpg
Arif Rahman Hakim.

Oleh: Arif Rahman Hakim

Pengalaman adalah guru terbaik. Ungkapan yang sering terdengar ini menunjukkan perlu dan pentingnya pengalaman/ hal yang telah lalu sebagai sumber pembelajaran. Banyak hal di masa lalu yang bisa diambil hikmah serta mengatur strategi untuk menyongsong masa depan.

Salah satu hal yang bisa dibahas terkait ungkapan tersebut adalah keuangan Negara. Tahun 2018 telah berlalu, beberapa catatan keuangan negara bisa menjadi bahan analisa untuk menentukan kebijakan di 2019 dan seterusnya.

Pada level pusat, keuangan negara 2018 yang tercermin dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari sisi pendapatan, APBN 2018 mencapai hampir Rp2.000 triliun. Jumlah ini menunjukkan peningkatan lebih dari 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada sisi Belanja, realisasi 2018 tercatat sekitar Rp2.200 triliun atau 99,2 persen dari anggaran. Defisit APBN 2018 tercatat 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit ini lebih rendah dibandingkan target dalam APBN yakni 2,19 persen. Rendahnya defisit menunjukkan bahwa APBN 2018 cukup sehat.

Perbaikan pada sisi pendapatan perlu diapresiasi karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan. Selain itu, momentum peningkatan pendapatan 2018 perlu dijaga secara konsisten untuk tahun-tahun mendatang.

Lalu, bagaimana kondisi keuangan pada level wilayah? Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dari semua Pemda lingkup Kepulauan Riau, kondisi keuangan daerah secara umum setali tiga uang dengan kondisi keuangan pada level nasional, yakni menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pada sisi Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain, pendapatan gabungan seluruh Pemda di Kepri pada tahun 2018 tercatat mencapai Rp11,8 triliun.

Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Yang lebih menggembirakan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik hampir 12 persen dibandingkan tahun 2017. Realisasi PAD 2018 seluruh Pemda di Kepri tercatat Rp3,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya berjalan dengan baik.

Pada bagian belanja, kondisi belanja gabungan seluruh Pemda di Kepri memperlihatkan kenaikan sekitar 3,5 persen dari tahun 2017. Kenaikan terbesar terjadi pada Belanja Modal. Hal ini berarti bahwa peningkatan pada pos ini diharapkan mampu meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bagaimana kondisi keuangan daerah berdasarkan rasio? Dilihat dari Derajat Desentralisasi (jumlah PAD dibagi total Pendapatan), gabungan pemda tahun 2018 mencatat proporsi 27 persen, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya 26 persen dan 25 persen di tahun 2016. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa hampir sepertiga pendapatan pemda merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini senada dengan rasio tingkat Ketergantungan Daerah yang membandingkan jumlah PAD dengan Belanja, tercatat sebesar 30 persen. Proporsi ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga Belanja pemda dapat dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah. Rasio ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 28 persen.

Lalu, seberapa penting angka-angka di atas bagi pemerintah dan masyarakat? Seperti yang diungkapkan di awal, pengalaman/ kondisi masa lalu bisa menjadi pelajaran untuk masa depan. Bagi Pemerintah Daerah, perbaikan kinerja keuangan ini dapat digunakan sebagai indikasi awal bahwa kebijakan di sektor penerimaan daerah sudah berjalan pada trek yang baik.

Oleh karena itu, peraturan-peraturan keuangan daerah harus diperkuat dan dibarengi dengan terobosan-terobosan baru sehingga kinerja keuangan tahun 2019 dan tahun selanjutnya semakin baik. Di sisi lain, masyarakat juga bisa berperan aktif dengan mendukung program-program pemerintah daerah. Selain itu, kritik membangun atas kinerja keuangan pemda juga bisa disampaikan masyarakat melalui berbagai media dan melalui wakil rakyat di DPRD.

Peluang dan tantangan

Melihat catatan capaian kinerja keuangan tahun 2018, beberapa peluang sekaligus tantangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi Kepri
Ekonomi Kepri yang tumbuh sekitar 4,56 persen pada tahun 2018 memunculkan optimisme untuk tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi 2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2017 yang hanya 2 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kepri tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Batam. Batam merupakan tulang punggung perekonomian Kepri. Oleh karena itu, penyelesaian polemik BP Batam yang terjadi akhir-akhir ini diharapkan dapat diselesaikan dengan segera. Sehingga bisa meningkatkan kepastian investasi dan pada akhirnya berdampak positif bagi ekonomi Batam dan Kepri secara umum. Perekonomian yang baik berpeluang untuk berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah.

2. Meningkatnya Dana Insentif Daerah (DID)
DID merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan, salah satunya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemda.

DID diberikan bersifat penghargaan. Realisasi DID tahun 2018 di pemda lingkup Kepri tercatat Rp59 miliar. Tahun ini meningkat menjadi sekitar Rp243 miliar pada anggaran 2019 bagi hampir semua pemda di Kepri. Peningkatan alokasi ini mengindikasikan bahwa kinerja pemda memenuhi indikator untuk mendapatkan DID. Dana Insentif Daerah ini hendaknya digunakan pemda untuk membiayai program-program yang meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang
KEK Galang Batang di Kabupaten Bintan yang telah diresmikan pada akhir tahun 2018 membuka kesempatan untuk meningkatkan perekonomian Kepri. Dengan beroperasinya KEK Galang Batang, baik secara langsung melalui retribusi dan pajak daerah maupun tidak langsung melalui peningkatan ekonomi masyarakat, diharapkan mampu menambah kemampuan fiskal daerah.

Secara umum, kinerja keuangan gabungan seluruh Pemda di Kepri tahun 2018 memperlihatkan perbaikan dibandingkan tahun 2017. Kondisi ini bisa dimaknai bagi para pengambil kebijakan untuk terus menjaga momentum perbaikan ini.

Selain itu, adanya beberapa peluang sekaligus tantangan di atas, memunculkan motivasi dan optimisme menyambut tahun 2019 dan seterusnya. Kebijakan yang diambil oleh semua Pemda diharapkan bisa mengakomodir dan menunjang peluang sekaligus tantangan tersebut.

Masyarakat, selain sebagai penerima pelayanan publik dari pemerintah, juga merupakan bagian penting dalam menunjang kinerja keuangan daerah misalnya dalam hal ketaatan pembayaran pajak daerah. Di sisi lain, masyarakat juga bisa berperan aktif mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik secara langsung maupun melalui perwakilan di DPRD. Masyarakat disini bisa berarti masyarakat sebagai individu maupun kelompok dan badan hukum.

Muara dari semua ini adalah munculnya sikap optimis dari semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, terhadap kondisi keuangan daerah 2019 berdasarkan data-data dan capaian pada tahun sebelumnya. Dengan sinergi semua pihak, keuangan seluruh Pemda di Kepri tahun 2019 dan tahun-tahun mendatang diharapkan semakin baik sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

* Angka realisasi tahun 2018 merupakan angka sementara sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
* Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

Penulis adalah Kepala Seksi Analisis, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau