Ini Kata Akademisi dan Staf Khusus Gubernur Soal Gaya Kepemimpinan Nurdin

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Fisabilillah, Endri Sanovaka, mengatakan spesifik latar belakang yang dimiliki setiap orang merupakan investasi terhadap latar belakang gaya kepemimpinan masing-masing.

Eforia kepemimpinan Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun dengan latar belakang yang dimiliki, akan sulit dilaksanakan jika tidak membangun komunikasi dengan semua stakeholder yang mengasumsikan kepentingan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepri.

Hari ini, kata Endri Sanovaka, sangat terlihat eforia Nurdin karena pengalamanya sebagai pelaut dengan birokrasi yang hanya terbatas, sehingga sangat berbeda dalam menjalankan pemerinta yang sangat besar dan lebih luas.

"Seorang pemimpin dengan birokrasi terbatas pada unit sebuah kapal, bukan hanya setakat menghadapai gelombang. Tetapi dalam sisi birokrasi lebih jelimet dan komplit," ujar Endri Sanovaka dalam diskusi publik yang digelar Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) di Comfort Hotel Tanjungpinang, Minggu (11/3/2018).

Oleh karena itu, kata dia, dalam kepemimpinan birokrasi yang dilaksanakan, perlu dibangun komunikasi pada semua stockholder, untuk mengakomodir segala kepentingan dalam memimpin pemerintahan Provinsi Kepri.

"Membangun komunikasi pada semua stockholder perlu dilakukan, Jalinan Komunikasi Politik juga perlu dibangun," ujarnya.

Endri juga mengatakan, terkait dengan evaluasi kepemimpinan Nurdin Basirun dalam 2 tahun 5 bulan, dapat dilakukan melalui dua alur yang digunakan sebagai dasar evaluasi. Pertama melakukan evaluasi secara kuantitaif atau secara induktif.

Menilai secara kuantitatif, tentu dilakukan dengan standar dan teori yang dioperasionalkan, baru mengukurnya. Evalasi secara induktif, dilakukan dengan melihat fenomena nasional dan kondisi Kepri saat ini, dan hanya mampu menilai tetapi tidak bisa mengkur.

"Melakukan evaluasi, merupakan cara untuk mengingatkan pemimpin sebagaimana topik diskusi yang dilakukan ini. Tidak perlu dengan radikal, tetapi mengingatkan secara baik sesuai data dan fakta, serta evaluasi yang riel," ujarnya.

• Baca: Diskusi FKMPK Tak Hasilkan Kesimpulan, Huzrin Hood Sarankan Bentuk Tim Kerja

Sementara Staf Khusus Gubernur Kepri Andi Anhar Chalid mengatakan, topik evaluasi terhadap kinerja pemerintahan secara utuh, tidak tepat hanya dilakukan pada Gubernur. Tetapi juga peran dan tanggung jawab DPRD serta elemen lain di Provinsi Kepri.

"Evaluasi, juga tidak harus pada 2 tahun 5 bulan kepemimpinan Nurdin, tetapi hendaknya dapat lebih sering, khususnya dalam penggunaan APBD setiap tahun melalui bedah APBD, dan evalauasi pencapaiaan dalam pelaksnaaan APBD setiap tahunya," ujar Andi Anhar Chalid.

Selain di bawah tanggung jawab Gubernur, tambah Andi, kunci permasalahan Kepri juga ada di DPRD. Dan dengan tidak hadirnya anggota DPRD dalam forum diskusi, juga sangat disayangkan Andi Anhar Chalid.

Banyaknya pertanyaan masyarakat saat ini, katanya, menandakan DPRD yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran/bugeting dan pengawasan tidak berjalan secara efektif.

"Hingga saat ini, buku dokumen APBD tidak pernah dibagikan dan disosialisasian, tetapi disimpan saja oleh DPRD. Sehingga masyarakat tidak mengetahui, apa yang dianggarkan dan apa yang dilaksanakan dari APBD Kepri itu setiap tahun," ujarnya.

Mengenai keterpurukan ekonomi, mantan Ketua DPRD Kepulauan Kepri ini juga mengaku tidak setuju jika yang disalahkan kepada Gubernur. Karena, menurutnya, subsektor dalam mengukur tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebagaimana yang dilakukan lembaga statistik, lebih banyak dan cenderung di daerah tingkat II atau kabupaten/kota.

"Survei dan pelaksanaan ekonomi adalah di kabupaten/kota. Dan hendaknya, semua harus berkontirbusi dalam meningkatkan ekonomi pembangunan di masing-masing daerah," ujarnya.

Mengenai penyaluran aspirasi masyarakat, Andi Anhar juga menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kepri membuka diri dalam menampung aspirasi masyarakat. Dan apabila penting, perlu ada rumah aspirasi masyarakat di kabupaten/kota sebagai wadah dalam menyampaikan saran dan pendapat masyarakat.

"Harus ada pertemuan atau forum yang dihadiri seluruh perangkat pemerintah daerah dan ASN. Kan lebih bagus dalam membahas dan melakukan musyawarah terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, serta kendala yang dihadapai dalam pelaksanaan pembangunan di Kepri," tegasnya.

Editor: Surya

---