Pembangunan SDM dan Infrastruktur di Kepri Terus Difokuskan

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Provinsi Kepri terus memfokuskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar, juga terus dilakukan.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengatakan, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar seperti pembangunan jalan, jembatan maupun pelabuhan serta taman-taman harus tepat sasaran untuk kebutuhan.

"Pembangunan seperti ini langsung menyentuh masyarakat dan tampak oleh masyarakat. Itulah pembangunan yang hebat," kata Nurdin kepada seluruh OPD saat evaluasi mingguan di ruang kerja Gubernur, Dompak Tanjungpinang, Senin (12/2/2018).

Sebalikya, tambah dia, akan tidak tampak manfaat dan kehadiran pemerintah dalam masyarakat, jika anggaran ini hanya digunakan untuk kegiatan rutin yang setiap tahun terus berulang.

Hadir dalam rapat evaluasi itu Sekdaprov TS Arif Fadillah, Asisten Ekonomi Pembangunan Syamsul Bahrum, Asisten Asministrasi Umum Muhammad Hasbi, Kepala Barenlitbang Naharuddin dan para Kepala OPD.

Dalam kesempatan itu, Nurdin juga terus mengingatkan, agar tiap OPD memanfaatkan dan membelanjakan secara optimal dana APBD yang telah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di daerah.

"Uang itu harus sampai ke rakyat atau tidak, menimbulkan kesejahteraan rakyat atau tidak, ekonomi bertumbuh atau tidak, jangan sampai malah kemiskinan semakin bertambah. Jangan sampai anggaran kegiatan rutinitas kita lebih besar dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang menyentuh langsung ke masyarakat," kata Nurdin.

Nurdin pada kesempatan ini juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang segera membentuk Satgas Percepatan Pembangunan di daerah yang bukan hanya untuk tingkat Provinsi namun juga telah terbentuk di Kabupaten/Kota yang ada di Kepri.

Dalam arahannya, Nurdin memerintahkan Satgas ini harus bekerja cepat dan konkrit untuk menyelesaikan sejumlah kendala dan hambatan yang mengakibatkan lambatnya proses investasi di Kepri. Kalau perlu satgas ini juga melakukan evaluasi terhadap Perda-perda yang telah ke luar sebelumnya. Jika ada yang menghambat invetasi maka diusulkan untuk dihapuskan saja.

"Segera surati Kementerian terkait beberapa Kawasan Ekonomi Khusus karena potensinya sangat besar. Telah banyak investor yang menanyakan dan berminat menanamkan invetasinya di sejumlah kawasan, namun karena belum ada kejelasan status pulau ini maka kita belum bisa menjanjikan apa-apa. Peluang ini harus cepat kita tangkap, jangan sampai lewat begitu saja," katanya

Selain keberadaan Satgas yang tugasnya untuk memudahkan investasi di Kepri, Nurdin juga sangat berharap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUP dan PT Pembangunan Kepri), agar juga ikut berkontribusi meningkatkan PAD Provinsi Kepri serta mendorong akselerasi pembangunan di Kepri.

"Jangan sampai kejadiannya berulang BUMD ini hanya terus menghabiskan anggaran daerah tanpa berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," harap Nurdin.

Pada rapat tersebut, Sekretaris Daerah Arif Fadillah dalam laporannya mengatakan bahwa berdasarkan data rapat Senin (5/01/2018) masih ada 6 OPD yang belum balance, agar segera menginput ke SIRUP.

Dari 246 paket di SIRUP, 55 paket sudah masuk ke ULP dengan rincian yaitu 6 paket sudah kontrak 9 paket masa sanggah 23 paket sedang proses 17 paket belum tayang.

"Bagi OPD yang memiliki kegiatan strategis untuk segera menyampaikan paket-paket strategis ke ULP untuk diproses lelang" perintah Arif.

Arif juga meminta agar seluruh OPD menindaklanjuti sasaran rencana aksi sesuai target dan waktu yang telah disepakati dengan KPK. Diharapkan ada program tambahan khusus untuk sektor-sektor strategis seperti ESDM, Pendapatan, Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan.

Dalam hal ini keunikan masing-masing sektor akan didorong menjadi prioritas untuk dimasukkan dalam rencana aksi tambahan seperti pemanfaatan potensi alur laut, dan lain-lain.

"Masing-masing OPD agar mencermati dan menindaklanjuti direktif KPK," ujarnya.

Editor: Udin

---