Laporan Hasil Reses DPRD Kepri

Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur Masih Jadi Persoalan Utama Masyarakat Kepri

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Masih sama dengan hasil reses sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) masih menyorot tentang permasalahan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang ada di wilayah Kepri.

Hal tersebut disampaikan masing-masing anggota DPRD Kepri pada tujuh Dapil pada Agenda Rapat Paripurna penyampaian hasil reses di Aula Kantor DPRD Kepri, Rabu (24/1/2018).

Anggota DPRD Kepri Dapil Kota Tanjungpinang, Teddy Jun Askara mengungkapkan, setelah melaksanakan reses bersama anggota dapil lain, pihak tetap masih memperoleh keluhan dari masyarakat tentang permasalahan pendidikan. Mulai dari masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah, sehingga banyaknya calon siswa yang tidak tertampung di Tanjungpinang.

Selain persoalan pendidikan, para Anggota DPRD Dapil Tanjungpinang juga menemukan sejumlah permasalahan pelayanan kesehatan di RSUP Kepri. Dimana, perlu adanya penambahan personel jaga di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian, sarana peralatan medis masih dirasa kurang cukup dan perlu ditingkatkan.

"Kami juga meminta agar layanan telepon emergency call untuk RSUP ini dimaksimalkan. Dimana, tidak banyak yang tahu nomor telepon emergency rumah sakit ini," ucap Teddy.

Hal senada dikatakan Syarifah Elvizana, anggota DPRD Dapil Bintan-Lingga. Hanya saja dirinya menambahkan, selain persoalan pendidikan dan kekurangan guru, wilayah Bintan-Lingga masih kekurangan pelabuhan dan dermaga. Hal tersebut, menurutnya, berbanding terbalik dengan visi pemprov Kepri. Yang memiliki tujuan meningkatkan perekonomian melalui poros maritim.

"Permasalahan tersebut tentu saja harus diperhatikan. Karena, bila dibandingkan dengan reses tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi masih tetap sama," katanya.

Sementara untuk Dapil Karimun, Ing Iskandarsyah menyebut, persoalan yang diperoleh selama mengikuti masa reses masih sama daro tahun ke tahun. Untuk itu, pihaknya meminta Pemprov Kepri lebih menfokuskan persoalan tersebut agar lebih bisa diselesaikan.

Editor: Yudha

---