Tanjungpinang

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Usai menjadi inspektur upacara (Irup) Hari Jadi Provinsi Kepri ke-19 di Gedung Daerah, Gubernur H Ansar Ahmad langsung menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kepri yang merupakan bagian dari rangkaian HUT Kepri ke-19, Jumat (24/9/2021).

Sejumlah mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri hadir secara langsung di sidang paripurna HUT Kepri ke-19 ini, seperti H Ismeth Abdullah, H Soerya Respationo, H Isdianto dan H Agung Mulyana selaku mantan penjabat Gubernur. Sementara yang lain ada yang hadir melalui zoom meeting.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Gubernur Kepei Hj.Marlin Agustina mengingatkan tekadnya bersama Gubernur H. Ansar Ahmad untuk membawa Kepri menjadi provinsi yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya. Hal itu termaktub dalam visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau.

"Makmur artinya kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak dan sejahtera," kata Wagub Marlin saat membacakan visi misi Provinsi Kepulauan Riau, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (24/9/2021), demikian dikutip laman Humas Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur H Ansar Ahmad menjadi inspektur upacara (Irup) Hari Jadi Provinsi Kepri ke-19 di Halaman Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (24/9/2021).

Dalam kesempatan ini Gubernur berterimakasih kepada seluruh masyarakat Kepri, lalu menyampaikan progres capaian pembangunan di Kepri. Sesuai dengan tema HUT Kepri ke-19 tahun ini, yakni 'Kepri Sehat, Kepri Maju, Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit' Gubernur mengajak masyarakat menjadikan momen HUT Kepri ini sebagai motivasi dalam meningkatkan pembangunan di seluruh pelosok Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad terus memperjuangkan labuh jangkar dikelola oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi.

"Ada langkah-langkah produktif yang dilakukan Pemprov Kepri agar labuh jangkar tidak dikelola pusat," kata Ansar, di Tanjungpinang, Kamis (23/9/2021).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad telah menyurati Menteri Perhubungan RI guna menindaklanjuti perihal Penyelesaian Permasalahan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini menurut Gubernur sangat perlu untuk disikapi dan ditanggapi demi kepastian hukum dan penegakan hukum guna menghapus pemahaman kurang baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pejabat pemerintahan sebagaimana ketentuan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.