FTZ Batam Sudah Usang, Saatnya KEK!

BATAMTODAY.COM, Batam - Instrumen Free Trade Zone (FTZ) yang sekarang ini masih diberlakukan di Batam, sesungguhnya sudah usang dan telah ditinggalkan oleh negara-negara lain. Apalagi, setelah diberlakukannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jadi, solusi menghadapi tuntutan global itu adalah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

Demikian tegas Staf Ahli Gubernur Kepri, Ahar Sulaiman kepada BATAMTODAY.COM menanggapi polemik transformasi FTZ Batam ke KEK. FTZ telah ditinggalkan di sejumlah negara dan diganti dengan SEZ-KEK, Export Processing Zone (EPZ) dan Bonded Logistic Center (BLC).

"FTZ Batam ini sudah usang, sudah ditinggalkan negara-negara lain. Coba cek, siapa yang diuntungkan dengan FTZ di Batam ini, apakah masyarakat Batam diuntungkan?," paparnya.

Kalau dulu, lanjut Ahars Sulaiman, ketika Gubernur Kepri masih dijabat oleh Ismeth Abdullah, FTZ itu memang menguntungkan masyarakat Batam. Apa keuntunganya? Masih dibuka kran impor beras dari Malaysia dan Thailand, gula, buah-buahan dan kebutuhan masyarakat Batam lainnya.

"Jadi ketika itu, kebutuhan masyarakat Batam lebih murah dibandingkan dengan masyarakat di luar Batam. Karena kran impor masih dibuka, sekarang?" tanya doktor hukum itu lagi.

Sekarang, Ahars Sulaiman melanjutkan, yang diuntungkan dari FTZ itu adalah para importir mobil, importir mikol (minuman beralkohol) dan produsen rokok FTZ. "Sedangkan kran impor beras, gula dan kebutuhan pokok masyarakat Batam lainnya itu sudah distop pemerintah," tegasnya.

Sedangkan jika KEK diterapkan, maka pendapatan negara akan bertambah tanpa harus menambah beban hidup masyarakat Batam. Menyelesaikan permasalahan klasik, dualisme pemerintahan dan lebih memberikan kepastian hukum kepada investor.

Maka, melihat kondisi eksternal sudah berubah seperti itulah pemerintah pusat mendorong transformasi FTZ Batam ke KEK, agar permasalahan Batam ini segera rampung. Mulai dari dualisme kepemimpinan, stagnasi pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. "Jadi, saya juga heran, mengapa KEK kok ditolak," kata Ahars mengakhiri.

Editor: Dardani

---