DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Maraknya modus penipuan donor plasma konvalesen untuk pasien Covid-19, menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta masyarakat mewaspadai berbagai modus penipuan yang memanfaatkan keadaan pandemi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan dukungan untuk Rumah Kurasi yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPW BI) Jawa Timur. Menurut LaNyalla, Rumah Kurasi dapat membantu upaya pemerintah menggenjot perekonomian nasional.

BATAMTODAY.COM, Malinau - Mengawali kegiatan di masa reses, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga menggelar dialog dengan sejumlah Guru dan Tenaga Honorer di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang menjadi daerah pemilihan (dapil) Fernando pada Kamis (29/7/2021).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah untuk menekan angka kematian pasien Covid-19 yang masih tinggi. LaNyalla juga berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Filep Wamafma menyoroti permasalahan rekrutmen tenaga kerja yang tak kunjung selesai di Tanah Papua. Ia mengatakan, situasi terkini di Papua secara umum terkait dengan rekrutmen tenaga kerja baik di sektor pemerintahan, swasta, BUMN maupun BUMD masih jauh belum menyentuh Orang Asli Papua (OAP).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menyikapi serius ancaman buruh yang akan mogok kerja pada 5 Agustus nanti. LaNyalla berharap pemerintah bisa mengakomodir keluhan para buruh.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Masa reses dimanfaatkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya di Jawa Timur. Salah satunya, dengan mengunjungi Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita (Kopmen SBW) di Malang, Jawa Timur, pada Selasa (27/7/2021).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengungkap latar belakang DPD RI mengajukan usulan Rancangan Undang-undang Pelayanan Publik. Menurutnya, RUU tersebut diajukan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.