Politik

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Lokasi aktivitas penambangan pasir ilegal di kawasan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang terlihat sepi, saat anggota DPRD Bintan melakukan sidak ke lokasi pertambangan pasir tersebut, Rabu (10/8/2016). Walau pun tidak ada aktivitas, dewan bersama timnya menemukan mesin penghisap pasir dan alat lainnya.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Hingga saat ini, Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madiya (JPTM) Calon Sekda Kepri yang diketuai Dr Eko Prasojo terkesan tertutup dan enggan membeberkan sejauh mana pelaksanaan seleksi calon Sekda Kepri yang pendaftaranya dibuka mulai 1 Agustus lalu.

BATAMTODAY.COM, Washington DC - Media sosial seperti Facebook dan Twitter, ramai oleh komentar Trump itu. Tapi Trump menyangkal memikirkan mengenai kekerasan ketika ia berpidato.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Rencana perombakan struktural Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Bintan, harus dikaji secara terbuka, sehingga menghasilkan struktur yang profesional guna memajukan investasi dan pembangunan daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Langkah Partai Golkar mengkaji kembali undang-undang bidang politik mendapat apresiasi dan didukung. Revisi tersebut diharapkan bisa menghasilkan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif dan pilpres, serta penyelenggaraan pemilu yang lebih baik lagi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PPP DPR RI, Arsul Sani, menilai RUU Keamanan Nasional (Kamnas), belum begitu diperlukan dan tidak tepat DPR RI, langsung merespon kemudian memasukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016. Sebab, hingga saat ini, baru 10 dari 40 RUU yang menjadi tugas DPR RI tahun ini.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, kondisi bangsa saat ini terjadi pemudaran dan penurunan toleransi, tidak lagi menghargai satu sama lain, serta mdah emosional dan mudah marah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Fahdli Zon menegaskan penunjukkan Sufmi Dasco Ahmad menjadi Ketua Majelis Kehormatan Dewan atau MKD adalah kesepakatan bersama dan bukan keinginan Partai Gerindra. Keputusan itu menurutnya sudah dirapatkan sebelumnya.