Politik

BATAMTODAY.COM, Anambas - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas batal mendapat kenaikan tunjungan hingga lima kali lipat. Pasalnya, kekampuan keuangan daerah masuk klasifikasi rendah sesuai Permendagri 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional.

BATAMTODAY.COM, Anambas - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas mendesak Pemerintah Daerah meningkatkan serapan (realisasi) anggaran. Pasalnya, hingga triwulan III ini serapan anggaran masih mencapai 42 persen.

BATAMTODAY.COM, Anambas - Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya (Akir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menyoroti Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD-Perubahan 2017.

BATAMTODAY.COM, Tokyo - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe hari Selasa (29/8) mengatakan ia dan Presiden Donald Trump sepakat meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara setelah Pyongyang meluncurkan sebuah misil balistik melewati Jepang, dalam provokasi paling serius yang dilakukan Korea Utara dalam bertahun-tahun.

BATAMTODAY.COM, Anambas - Asumsi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas pada APBD-Perubahan 2017 mengalami kenaikan dari Rp759 miliar (APBD Murni-red) menjadi Rp764 miliar. Namun pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp862,3 miliar.

BATAMTODAY.COM, Batam - Biaya perawatan mobil Anggota DPRD Kota Batam yang menyentuh angka Rp1 miliar, dinilai tidak efisien dan membuang-buang angaran. Untuk itu, Pemerintah Kota Batam merencanakan penganggaran dana trasportasi kepada anggota Dewan dalam APBD Perubahan nanti, sebagai pengganti biaya perawatan tersebut.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan agar Pemerintah memberikan dana bantuan pada partai politik. Hal ini berdasarkan surat Kementerian Keuangan kepada Kementerian Dalam Negeri Nomor 277/MK/02./2017 tanggal 29 Maret 2017.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menilai bahwa kampanye jelang pemilihan umum yang dilakukan dengan menyebar berita bohong dan ujaran kebencian bisa merusak mekanisme demokrasi.