BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPan-RB), Asman Abnur, mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemangkasan terhadap Tenaga Harian Lepas (THL).

Asman menilai tindakan Pemprov Kepri tersebut sudah sejalan dengan rencana Kementerian PAN-RB yang akan menata seluruh instansi di pemerintahan. Terlebih, jika jumlah THL tersebut sudah sangat membebani anggaran belanja rutin pemerintah daerah.

"Undang-undang ASN sudah jelas, yang namanya ASN itu hanya dua, satu PNS dan satu lagi pegawai dengan perjanjian kerja. Jadi ke depan semua itu akan kita tata ulang," katanya, usai memberikan kuliah umum di STAIN Sultan Abdul Rahman di Kabupaten Bintan, Jumat (29/9/2017).

Politisi Partai Amanat Nasional ini juga menambahkan, jika Pemerintah Daerah merasa THL dibutuhkan untk membantu pekerjaan birokrasi, maka harus disesuikan dengan kebutuhan di masing-masing OPD, tidak asal terima dan memasukkan saja. Selain itu, lanjutnya, Kepala OPD juga harus benar-benar melihat kebutuhan untuk menunjang pekerjaan di lingkungnnya.

"Kita tidak mau penerimaan THL ada indikasi karena titipan dan lain-lainnya, yang akhirnya membebani keuangan Pemda. THL merupakan kewenangan Kepala Dinas masing-masing, tetapi jangan dipaksakan, harus sesuai kebutuhan saja," tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memangkas keberadaan Tenaga Harian Lepas (THL). Pemangkasan THL ini menyusul pernyataan Gubernur yang menyebutkan, APBD Pemprov Kepri sangat terbebani dengan alokasi gaji THL yang berjumlah ribuan orang tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kepri, Naharuddin menyampaikan, membengkaknya biaya belanja pegawai setiap OPD yang menjadi sorotan sejumlah Komisi DPRD Kepri, salah satu memang terletak pada alokasi pembayaran gaji THL. Ia mengaku, Gubernur sudah menginstruksikan untuk dilakukan analisa kebutuhan kepada THL di lingkungan Pemprov Kepri yang jumlahnya cukup banyak tersebut.

"Kalau jumlah pastinya memang saya kurang tahu. Tapi, sangat banyak. Sekitar seribuan lebih," katanya saat dijumpai di Kantor DPRD Kepri, Kamis (28/9/2017).

Saat ini, lanjut Nahar, analisa kebutuhan sedang dilakukan pihak Biro Pemerintahan dan Organisasi untuk meninjau seberapa besar para THL ini dibutuhkan di setiap OPD Kepri. Tujuan analisa kebutuhan ini nantinya, akan terlihat jelas, apakah para THL yang cukup membebankan APBD Kepri memiliki fungsi yang jelas atau tidak.

"Jangan sampai para THL yang jumlahnya cukup banyak ini hanya datang tanda tangan absen lalu pulang. SOP-nya harus jelas. Tentu saja, hasil analisa ini bisa saja mengurangi jumlah kebutuhan," terang Nahar.

Editor: Udin