Seluruh Fraksi di DPRD Kepri Minta Prioritaskan Program Peningkatan Perekonomian

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kepri 2017. Paripurna tersebut digelar di Aula Balairung Kantor DPRD Kepri, kawasan Dompak, Tanjungpinang, Senin (18/9/2017).

Dalam Paripurna tersebut, keenam fraksi DPRD memberikan kritik dan serta pandangan mereka kepada Pemerintah Provinsi Kepri dalam pembahasan APBD-P 2017.

Seperti yang disampaikan Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sahat Sianturi, penyusunan APBD-P harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektif dan ekonomi. Dengan memprioritaskan pada program yang menyentuh kepada masyarakat. Mengingat, kondisi perekonomian Kepri yang terpuruk.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemprov Kepri agar melakukan penyeleksian terhadap pengeluaran-pengeluaran dengan berpegang teguh pada prioritas pembangunan. Kemudian, melakukan penundaan pelaksanaan proyek yang menyeret anggaran besar dan memakan waktu lama.

"Kami juga meminta Pemprov Kepri mengurangi program yang tidak efsien atau tidak mampu menopang perekonomian," katanya.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Demokrat Plus. Melalui juru bicaranya, Hotman Hutapea, Fraksi berlambang Mercy ini juga meminta kepada Pemprov Kepri untuk lebih serius lagi bekerja mencari pendapatan baru. Sedangkan, pendapatan yang ada saat ini, agar bisa ditingkatkan lagi.

Tak Hanya itu, ia juga meminta Gubernur lebih mengoptimalkan kinerka OPD agar dapat menggali potensi pendapatan baru di Provinsi Kepri.

"Jika memang tidak bisa, Pemerintah Provinsi Kepri dapat mengganti kepala OPD," tegas Hotman.

Pandangan yang sama juga diungkapkan masing-masing Fraksi DPRD Kepri. Di antaranya, Fraksi Golkar, PKS-PPP, Kebangkitan Nasional, dan Hanura Plus.

Sebagaimana diketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada KUA APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun. Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2017 tersebut, diestimasikan mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp105,7 miiar atau naik 9,57 persen menjadi Rp1,2 triliun.

Kenaikan itu disebabkan karena beberapa pos pendapatan juga mengalami kenaikan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam APBDP ini juga retribusi daerah juga mengalami kenaikan sebesar 616,91 persen.

Jika dalam target hanya Rp8,8 miliar, realisasi retribusi naik menjadi Rp63 miliar yang berasal dari retribusi labuh jangkar.

Editor: Udin

---