BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah diminta segera Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil alih pemberantasan korupsi dari tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, menurut Fahri, selama ini penegakan hukum kasus korupsi yang dilakukan KPK cenderung merusak citra Presiden.

"Enggak bisa dong kayak begini caranya, masa begitu banyak peristiwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi presiden tidak sadar bahwa itu merusak citra presiden," kata Fahri di Jakarta kemarin.

Usulan Fahri bukan tanpa alasan. Hal ini menyusul rajinnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dia mencontohkan, dalam waktu beberapa pekan, KPK telah melakukan sejumlah OTT, semisal operasi terhadap dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Kemudian, OTT terhadap Dirjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono. Hingga teranyar, KPK menangkap hakim anggota Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Dewi Suryana, panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan, dan seorang PNS bernama Syuhadatul Islamy.

Fahri menuturkan, gencarnya KPK melakukan OTT justru membuat Presiden rugi. Imbasnya, investor luar negeri tidak percaya untuk berinvestasi ke Indonesia karena situasi nasional tidak kondusif.

"Orang sudah ditangkap loh Anda kira Presiden enggak rugi ada beginian ini? Kalau saya jadi presiden saya luka. Saya ini presiden yang dipilih rakyat kok ada orang ngerusak hasil kerja gue, gue matiin lu," tegasnya.

Hal ini sama saja menghambat upaya Jokowi untuk mengajak para pengusaha luar negeri datang dan berinvestasi ke tanah air. Akhirnya, kondisi ini memaksa pemerintah terus berutang dan menurunkan subsidi demi menjalankan proyek-proyeknya.

"Presiden ini kasian akhirnya pinjam uang, turunin subsidi kenapa? Karena orang enggak percaya Indonesia. Bagaimana orang mau percaya Indonesia kalau setiap hari orang ditangkap kok dan presiden enggak peduli orang ditangkap dengan cara apa," katanya.

Editor: Surya