BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Anton Sihombing menilai pengelolaan sektor kelautan dan kemaritiman Indonesia masih sangat tertinggal dengan negara lain. Padahal Indonesia merupakan negara maritim dengan lautnya yang lebih luas dibanding negara lain.

Hal tersebut diungkapkan Anton disela-sela rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Rabu (6/9/2017).

"Negara kita ini merupakan daerah maritim terbesar di dunia. Presiden Soekarno bahkan sudah membuat landasan berfikir secara komprehensif tentang kelautan Indonesia untuk 75 tahun ke depan, yakni dengan mendirikan pendidikan kelautan setara dengan Kingspoint di Amerika. Tapi apa yang terjadi sekarang, kelautan kita tertinggal," kata Anton Sihombing.

Di Tokyo, Jepang menurut Anton, keluatan Indonesia di black list berdasarkan SCTW (Standar Internasional Pelayaran). Tidak hanya itu, pendidikan kemaritiman di Indonesia juga di down grade. Dulu,

"Soekarno mendirikan pendidikan kelautan itu setara dengan Kingspoint Amerika, dosennya juga dari Kingspoint. Sekarang di down grade menjadi setingkat balai pelatihan. Ini jelas mendeskriditkan. Di luar negeri Polandia misalnya sudah memiliki universitas kelautan, Cina memiliki 2 universitas, Korea juga dua universitas, begitu juga Jepang dan London," ujarnya.

Politisi dari fraksi Partai Golkar ini menilai ketertinggalan tersebut dikarenakan penempatan orang-orang yang tidak tepat, atau dengan kata lain 'the right man in the wrong place'.

"Tidak sedikit harbor master atau syahbandar itu berasal dari orang hukum. Padahal seharusnya syahbandar merupakan orang yang sangat mengerti tentang kelautan," katanya.

Ia menilai perlunya perbaikan yang menyeluruh dalam bidang kelautan, untuk membangun kemaritiman Indonesia sebagaimana program nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya.

"Perlunya penempatan SDMyang kapabilitas, professional dan memiliki integritas yang tinggi dalam dunia kemaritiman," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.

Editor: Surya