Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kejari Lingga Gandeng Jurnalis yang Kompeten untuk Awasi Dana Desa
Oleh : Nur Jali
Kamis | 24-08-2017 | 15:38 WIB
ADD.gif Honda-Batam
Ilustrasi (Sumber foto: Riseh Tunong - blogger)

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Kejaksaan Negeri Lingga ajak para jurnalis atau wartawan untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap Dana Desa, hal ini untuk menjamin agar pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lingga berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Evan Apturedi, Ketua TP4D mengatakan, dengan adanya kerja sama antara aparat penegak hukum, dan jurnalis atau Wartawan maka pengawasan Dana Desa di Kabupaten Lingga diharapkan akan lebih tepat sasaran. Selain itu dirinya juga mengimbau kepada Kepala Desa untuk memberikan rasa nyaman dalam pelaksanaan pembangunan di desa, maka dari itu pengawasan yang ekstra perlu dilakukan.

"Kepala Desa jangan kaku dengan pengawasan, selalu koordinasi dengan kami Kejaksaan, atau Dinas terkait jika di lapangan menemukan kendala sehingga tidak terbentur dengan aturan," sebutnya di One Hotel Dabosingkep, Kamis (24/8/17).

Dalam pengawasan ini tidak saja Kejaksaan, dinas tekait baik Eksekutif maupun Legislatif. Namun lebih dari itu, pengawasan Dana Desa ini harus dilakukan oleh semua komponen masyarakat. Sehingga penggunaan Dana Desa ini benar-benar tepat sasaran dan apa yang dicita-citakan oleh Pemerintah Pusat dapat terwujud.

"Makanya, kita juga mengundang dan mengajak kawan-kawan wartawan untuk hadir pada kegiatan sosialisasi ini, tujuannya untuk bersama-sama kita melakukan pengawasan," sebutnya.

Sementara itu, mengenai maraknya modus-modus oknum tertentu mengatasnamakan lembaga pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun oknum-oknum lainnya yang mengatasnamakan institusi tanpa memiliki legalitas dan identitas yang jelas atau hanya mencari-cari atau menakut-nakuti aparat Pemerintah Desa, dirinya meminta agar melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

"Jadi kalau ada oknum-oknum seperti ini mengatasnamakan lembaga apapun tanpa identitas dan legalitas yang jelas, kita minta segera melapor ke kita agar dapat kita tindak," sebutnya.

Dengan adanya kenyamanan Kepala Desa serta Perangkat Desa dalam melakukan pembangunan di desa mereka, maka realisasi pembangunan di tingkat desa akan lebih maksimal lagi. "Kalau mereka nyaman, tentu pembangunan akan berjalan maksimal," sebutnya.

Editor: Udin