Hasil Reses Anggota DPRD Kepri Soroti Permasalahan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dari masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) menyoroti permasalahan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang ada di wilayah Kepri.

Hal tersebut disampaikan masing-masing anggota DPRD Kepri dari tujuh Dapil dalam Rapat Paripurna penyampaian hasil reses di Aula Kantor DPRD Kepri, Rabu (2/8/2017).

Anggota DPRD Kepri Dapil Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengungkapkan, setelah melaksanakan reses bersama anggota yang lain, dirinya memperoleh aspirasi dari masyarakat tetang permasalahan pendidikan. Mulai dari masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah, sehingga banyaknya calon siswa yang tidak tertampung di Tanjungpinang.

Selain pendidikan, lanjut Weni, Pemprov Kepri juga diminta mengatasi permasalahan banjir dan jembatan di Tanjungpinang.

"Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Demi meningkatkan kemampuan serta pengetahuan masyarakat," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan, Syarifah Elvizana anggota DPRD Dapil Bintan-Lingga. Hanya saja dirinya menambahkan, selain persoalan pendidikan dan kekurangan guru, wilayah Bintan-Lingga masih kekurangan pelabuhan dan dermaga. Hal tersebut, menurutnya, berbanding terbalik dengan visi pemprov Kepri. Yang memiliki tujuan meningkatkan perekonomian melalui poros maritim.

"Permasalahan tersebut tentu saja harus diperhatikan. Karena, bila dibandingkan dengan reses tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi masih tetap sama," katanya.

Sementara untuk Dapil Karimun, Eriswandi menyebut, permasalahan pendidikan dan kemaritiman tersebut memang menjadi permasahalan secara umum di masing-masing wilayah Kepri. Namun, pihaknya meminta Pemprov Kepri lebih menitikberatkan kepada peningkatan kemampuan para nelayan. "Pemprov Kepri dapat meningkatkan kemampuan nelayan memberikan pelatihan," tukasnya.

Disamping itu, Eriswandi jug menyorot pada bidang kesehatan. Menuruntnya, pada pelayanan kesehatan masih banyak diskriminasi kepada masyarakat. Terlebih, kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, ia meminta Pemprov Kepri dapat meminimalisir permasalahan tersebut.

Semantara ketiga Dapil Kota Batam, juga berpendapat yang sama. Hanya saja, pihaknya lebih kepada kebutuhan listrik yang tidak merata di kawasan pesisir. Dimana, masih banyak daerah yang hanya menadapatkan jatah listrik selama 4,7 sampai 12 jam sehari.

"Masyarakat pesisir sulit listrik, air bersih, sekolah, transportasi laut, serta akses jalan," kata Thomas, salah satu anggota DPRD Kepri Dapil Kota Batam.

Permasalahan pesisir di Batam juga dirasakan oleh Dapil Natuna-Anambas. Menurut Wan Nurman Edi, salah satu anggota DPRD Kepri Dapil tersebut, juga masih banyak ditemui di pulau-pulau Anambas-Natuna yang belum menikmati listrik secara optimal.

Selain itu, dirinya juga meminta Pemprov Kepri menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 30 kilometer yang menghubunbkan Natuna-Kelarik.

"Kemudian, kami juga meminta menyelesaikan Pelabuhan Kapal Pelni di Kecamatan Midai melalui APBN. Namun, hingga kini belum juga dioperasikan," tuturnya.

Editor: Yudha

---