Diduga Terkait Pembakaran Aset PT KJJ

BATAMTODAY.COM, Batam - Bupati Kepulauan Anambas, Dato' Setia Amanah Abdul Haris, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Plri di Polda Kepri, Selasa (1/8/2017) pagi.

"Bupati diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Bareskrim. Polda hanya memfasilitasi," kata salah satu perwirira menegah Polda Kepri kepada BATAMTODAY.COM.

Pemeriksaan lanjutan diduga berkaitan dengan amukan masyarakat Jemaja yang membakar belasan alat berat milik PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) beberapa waktu lalu.

Diberitakan sebelumnya, kesabaran masyarakat Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, terhadap manajemen PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) telah habis. Kekesalan mereka pun memuncak dan dilampiaskan dengan aksi spontanitas, membakar seluruh aset PT KJJ yang berada di Pulau Jemaja, Kamis (29/6/2017) lalu.

Aksi pembakaran aset PT KJJ itu bermula dari permintaan masyarakat pada 21 Juni 2017 agar 31 unit alat berat milik PT KJJ yang masuk ke Pulau Jemaja dikeluarkan.

Kemudian, pada 22 Juni 2017, sejumlah masyarakat Pulau Jemaja melakukan rapat dengan Camat Jemaja dan Camat Jemaja Timur. Hadir pula aparat keamanan dan disepakati, manajemen PT KJJ diberi deadline selama 7 hari untuk memenuhi tuntutan masyarakat itu. Apabila tidak diindahkan, maka akan segera dibakar.

Adapun alat berat yang tiba pada 21 Juni lalu, yakni 15 unit buldozer, 2 excavator, 2 dumtruck, 2 pick up, dan 2 loader serta 2 logging trailer.

Dan pada hari ini, Kamis, 29 Juni 2017, adalah hari terakhir kesempatan PT KJJ untuk memindahkan alat berat tersebut. Namun, deadline sudah habis dan manajement PT KJJ tidak mengindahkannya, sehingga memicu spontanitas sekitar 600 masyarakat Pulau Jemaja, bergerak menuju Pulau Telapan, Kecamatan Jemaja Timur dan langsung membakar alat berat milik PT KJJ.

Kabupaten Kepulauan Anambas hanya memiliki luas daratan 1,7 persen daratan, dinilai Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, tidak cocok dijadikan kawasan perkebunan.

Namun PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) tetap ngotot untuk mengelola lahan seluas 3.605 hektar untuk perkebunan di Pulau Jemaja. Bahkan saat itu sedang dilakukan pembahasan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Kehutanan Provinsi Kepri.

Menangggapi hal tersebut, Abdul Haris menegaskan, sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwa Anambas telah ditetapkan sebagai pulau kecil, konservasi dan penelitian.

"Sesuai keputusan Menteri itu, Anambas tidak ?cocok sebagai lahan perkebunan karena daerah kita ini pulau-pulau kecil. Lagian dikaji dari bisnis ekonomi, bahwa perkebunan karet tidak mungkin dapat mengembangkan perekonomian masyarakat. Harga karet sudah anjlok," tegasnya, Jumat (16/12/2016) lalu.

Dia menambahkan, pihaknya sedang melakukan kajian untuk mengembangkan sektor pariwisata di Pulau Jemaja. Di mana saat ini sedang mempersiapkan anggaran untuk mendatangkan tim ahli mengkaji dan meneliti kawasan Pulau Jemaja. Kemudian memberi rekomendasi wilayah mana yang dapat dikembangkan.

"Kelayakan dan analisa kerusakan pasti akan dikaji. Jadi kita tidak sembarang mengembangkan wilayah," terangnya.

Editor: Udin