BATAMTODAY.COM, Daiklingga - DPRD Kabupaten Lingga meminta pemerintah tidak kucing-kucingan dalam penyusunan draft KUA-PPAS yang akan dibahas di Banggar. Melihat kondisi ekonomi masyarakat Lingga yang sedang terpuruk, program-program yang bersifat seremonial dan kurang bermanfaat bagi masyarakat sebaiknya ditiadakan.

"Saat kami reses, banyak keluhan masyarakat yang belum dipenuhi pemerintah. Mereka menuntut perekonomian yang lebih baik. Jadi, saya minta kepada Pemkab Lingga lebih memprioritaskan keluhan masyarakat saat ini," ujar Neko Wesha Pawelloy, anggota DPRD Lingga, saat paripurna istimewa penyerahan KUA-PPAS APBD-P 2017, Rabu (26/7/17).

Selain itu dengan wilayah Kabupaten Lingga yang di kelilingi laut dan terdiri dari pulau-pulau ini, tentu sangat membtuhkan infrastruktur pendukung yang layak.

"Kita minta fokuskanlah program-program infrastruktur pendidikan misalnya, salah satunya di Kecamatan Senayang yang terdiri dari pulau-pulau," sebutnya.

Belum lagi di wilayah Kecamatan Posek yang baru pemekaran, di sana hampir semua wilayah antar satu pulau kepulau yang lain, harus menyebrangi laut. "Di sana mirip senayang wilayahnya, anak-anak yang mau sekolah harus berjuang melewati lautan luas dengan resiko yang angin dan ombak demi mendapatkan ijazah," ujar neko.

Demikian juga dengan infrastruktur pendukung seperti pariwisata, banyak tempat-tempat wisata kita yang membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pengelolaan yang lebih layak lagi. "Sebelum kita membuat kegiatan promosi wisata, kita harus membenahi dulu infrastrukturnya potensi wisata kita ini luas dan banyak," sebutnya.

Belum lagi dengan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di beberapa wilayah di Kabupaten Lingga yang masih sangat jauh tertinggal. Hal ini diharapkan menjadi prioritas oleh pemerintah.

"Kita cukuplah dulu kegiatan yang kurang manfaatnya, banyak visi misi Bupati yang belum terwujud ini harus jadi prioritas," sebutnya.

Ada juga infrastruktur komunikasi antar pulau yang harus diprioritas agar mereka tidak tertinggal. Begitu juga dengan program kesehatan yang masih jauh dari pelayanan yang maksimal, banyak warga kita yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak ini harus segera di benahi menurutnya.

"Jadi dalam APBD Perubahan dan APBD Murni 2018 nanti, kita minta pemerintah fokus pada program yang benar-benar bermanfaat dan menyentuh masyarakat," tutupnya.

Editor: Gokli