BATAMTODAY.COM, Anambas - Masyarakat Pulau Jemaja mendesak aparat penegak hukum mengungkap kasus duguaan suap oleh PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) kepada Oknum Pejabat di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

"Kami masih menunggu sembari mendesak kelanjutan pengusutan dugaan suap itu. Apakah ada kebijakan dari penegak hukum untuk melanjutkannya atau tidak. Kami juga ingin lihat ke mana arah aparat penegak hukum mengenai suap itu. Apakah menghormati hukum atau malah mendukung perusahaan," ujar salah satu masyarakat Pulau Jemaja yang enggan namanya disebut kepada BATAMTODAY.COM, Jum'at (28/7/2017).

Masyarakat juga mempertanyakan terkait AMDAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Pasalnya, ketika melakukan sosialisasi di Jemaja Timur tahun 2016 lalu, masyarakat tetap bersikeras menolak kehadiran PT KJJ.

"Kalau tak salah, tim penguji AMDAL-nya dari UNRI. Ketika itu kami tetap menolak. Dan perlu diketahui, tanda tangan mendukung AMDAL PT KJJ itu merupakan 'bohong' (mengada-ngada). Tetapi kami heran, meski ada keributan pada saat sosialisasi AMDAL, kenapa pemerintah tetap mengeluarkan AMDAL itu. Mulus seperti tidak ada kejadian, sementara situasi di lapangan memanas," tegasnya.

Masyarakat juga menegaskan, Izin Usaha Perkebunan (IUP) sudah dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, maka aktivitas PT KJJ yang ingin membuka perkebunan karet sudah cacat hukum.

"IUP sudah tidak ada lagi, sehingga aktivitas sudah cacat hukum. Kami juga bingung apa motivasi PT KJJ mendatangkan alat berat ini. Padahal mereka (PT KJJ) sudah tahu masyarakat tetap menolak. Atau mereka sengaja memancing amarah masyarakat," ujar sumber ini bernada curiga.

Editor: Udin