Kehidupan Masyarakat Tak Dapat Dinilai dengan Materi

BATAMTODAY.COM, Anambas - Masyarakat Pulau Jemaja mendesak kehadiran Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Konflik Kepri dan Tim Verifikasi yang telah berkunjung ke Pulau Jemaja, mampu membuat kesimpulan. Pasalnya, masyarakat berkeinginan tidak ada lagi konflik terhadap perusahaan yang ingin mengelola hutan Pulau Jemaja.

"Pasca kunjungan Tim Verifikasi dari Pemerintah Provinsi, Wakapolda Kepri dan Kementerian Lingkungan Hidup, beberapa waktu lalu, belum ada kesimpulan yang kami terima. Kami berharap tidak ada lagi koflik/sengketa terhadap perusahaan (PT KJJ)," ujar Tokoh Masyarakat Pulau Jemaja, Malik, Jum'at (21/7/2017).

Malik menegaskan kembali, 99 persen masyarakat Pulau Jemaja menolak kehadiran PT KJJ untuk mengolah hutan menjadi perkebunan kayu. Menurutnya, masyarakat sudah mengetahui dampak dari penebangan kayu tersebut.

"Khususnya Pemerintah, baik daerah maupun pusat harus meredam amarah masyarakat terhadap perusahaan. Kami tidak ingin orang asing mengganggu kehidupan yang nyaman dan aman ini. Jangan sampai hutan dialihfungsikan menjadi industri. Dan kami tidak ingin hidup kami dinilai dengan materi," tegasnya.

"Dan masyarakat saat ini sudah mengkhawatirkan ketersediaan air baku. Apalagi hutan Pulau Jemaja satu-satunya menjadi sumber kehidupan masyarakat, karena di dalamnya terdapat sumber mata air," tambahnya.

Masyarakat kembali memohon kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, agar segera melakukan pencabutan izin PT KJJ yang berniat membuka lahan perkebunan karet seluas 3605 hektar.

• Pertemuan dengan Tim Verifikasi Kementerian LHK, Warga Jemaja Tetap Menolak PT KJJ
• Akhirnya, Pemprov Kepri Tarik Izin Pemanfaatan Kayu PT KJJ di Jemaja
• Kapolda Kepri Hentikan Aktivitas PT KJJ di Jemaja

"Kami sangat memohon agar yang berwewenang terhadap izin itu segera mencabutnya. Tolong perhatikan kehidupan masyarakat Pulau Jemaja, kami tenang dan nyaman di sini. Kami tidak ingin hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan," harapnya.

Sementara, Tokoh Adat Kabupaten Kepulauan Anambas, Herdi Usman menganggap, terjadinya pembakaran alat berat milik PT KJJ, merupakan kelalaian pemerintah yang tidak mendengarkan suara masyarakat.

"Seharusnya Pemerintah hadir untuk masyarakat. Sudah jelas dari dulu masyarakat menolak PT KJJ, tetapi kenapa izin dikeluarkan? Kejadian ini untuk kedua kalinya, di mana tahun 1999 sudah terjadi juga pembakaran alat PT KJJ. Jadi Pemerintah harus jeli di sana. Suara masyarakat jangan diabaikan. Tapi tolong didengarkan," tegasnya.

Editor: Udin