BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejumlah Anggota DPRD Kepri dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjungpinang melakukan sidak ke SMAN 2 dan SMKN 1 Tanjungpinang, Rabu (12/7/2017) siang. Dalam sidak tersebut, para wakil rakyat meninjau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta berdialog dengan pihak sekolah terkait permasalahan yang dihadapi.

Dalam dialog dengan anggota Dewan, pihak SMKN 1 Tanjungpinang mengungkapkan, tidak bisa menampung seluruh pendaftar yang ingin masuk ke sekolahnya. Hal itu dikarenakan, kuota ruang kelas dengan jumlah pendaftar tidak cukup.

Ditambah lagi, berdasarkan Permendikbud RI Nomer 17 tahun 2017 tentang PPDB, untuk SMK telah diatur persentasi penerimaan tersebut. Diantaranya, 30 persen berdasarkan zonasi, masing 5 persen siswa beprestasi dan luar daerah, dan sisanya jalur umum.

Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Yuniarni Pustoko Weni, mengungkapkan, untuk di Kepri, khususnya Tanjungpinang jaminan mutu serta sarana dan prasarana sekolah negeri lebih baik daripada sekolah swasta. Sehingga, banyak orang tua ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri.

Yang menjadi masalah saat ini, lanjut Weni, Disdik belum punya data pendidikan untuk kondisi pendidikan 10 tahun ke belakang dan 29 tahun ke depan. Sehingga, rasio anak yang lulus sekolah dengan ketersediaan ruang kelas tidak seimbang.

Ditambah lagi penyebaran sekolah tidak merata di setiap wilayah. Pertumbuhan SD juga tidak berimbang dengan pertumbuhan sekolah SMP apalagi jumlah SMA. Sehingga wajar setiap tahun menjadi permasalahan penting tiap penerimaan murid baru," terang Weni.

Ia juga menambahkan, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk sekolah dimulai pembangunannya, namun belum selesai. Oleh karena itu, pihanya berinisiatif meminjam ruangan sekolah swasta lain untuk menampung siswa baru.

Tak hanya Weni, reses yang menyasar ke sekolah-sekolah tersebut juga diikuti oleh Teddy Jun Askara, Rudy Chua, san Syrafuddin Aluan.

Editor: Yudha