BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Kepala Desa Batu Kacang, Suharkofeni, akhirnya memenuhi panggilan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lingga terkait adanya tudingan warga mengenai pembagian raskin dan sejumlah persoalan lainnya.

Pada kesempatan itu, Suharkofeni mengaku sudah menyampaikan klarifikasi semua tudingan warga. Ia mengaku, apa yang dituduhkan kepadanya tidak benar dan semua sudah dijelaskan ke BPMPD.

"Saya sudah mendatangi BPMPD, dan sudah mengklarifikasi langsung persoalan yang dituduhkan kepada saya," Kata Suharkofeni, Rabu (5/7/2017).

Untuk pembagian raskin, yang menurut warga Air Salak tidak adil, dirinya membantah hal tersebut. Dan dari data yang diperolehnya dari Badan Pusat Statistik, katanya, untuk wilayah Batu Kacang terdapat 18 penerima raskin, sementara untuk Setajam Damnah hanya menerima delapan paket.

Mengenai jalan semenisasi yang dibuat dari Anggaran Dana Desa (ADD), menurutnya, sudah sesuai dengan hasil musyawarah masyarakat. Namun jalan yang diarahkan ke rumahnya belum selesai dibangun karna keterbatasan anggaran, dan kembali akan dilaksanakan pada anggaran berikutnya.

"Semua sudah sesuai prosedur, tapi pembangunan di desa ada tahapannya dan akan kami anggarkan kembali nanti," sebutnya.

Kemudian mengenai tudingan adanya mark up dalam penggunaan anggaran pembuatan lapangan futsal seperti yang ditudingkan kepadanya, Suharkofeni menyampaikan bahwa pembangunan lapangan futsal tersebut tidak saja untuk lapangan, namun ada pembinaan tim futsal selama tiga bulan, kemudian ada pembelian seragam olahraga tim futsal, dan penimbunan lapangan.

"Lahan itu memang kami pinjam, tapi sudah seizin dari pemilik, karena lahannya dipinjam sehingga kita tidak bangun secara permanen," sebutnya.

Sebelumnya masyarakat Desa Batu Kacang mendatangi kantor Kepala Desa Batu Kacang melakukan protes terhadap beberapa pembangunan di desanya. Karna tidak ditanggapi, masyarakat melaporkan hal ini kepada Ketua Komisi I DPRD Lingga dan direspon oleh ketua Komisi I dengan meminta pihak BPMPD untuk melakukan penyelesainnya di lapangan.

Editor: Gokli