BATAMTODAY.COM, Jenewa - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyuarakan kemarahan atas permintaan dari negara-negara Teluk untuk menutup lembaga penyiaran berbasis di Qatar, Al-Jazeera.

Permintaan itu disebutkan sebagai bentuk serangan yang tak terhingga terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Tuntutan untuk menutup Al Jazeera merupakan salah satu dari 13 tuntutan yang disampaikankan kepada Qatar, agar bisa lepas dari blokade negara-negara Teluk.  

Keempat negara tersebut telah memberi Qatar tenggat waktu 10 hari untuk melakukan implementasi, dan berakhir pada 4 Juli mendatang.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein mengaku sangat prihatin dengan permintaan agar Qatar menutup jaringan Al Jazeera.

Hal itu disampaikan Jurubicara Rupert Colville kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Jumat (30/6/2017).

"Apakah Anda melihatnya atau tidak suka dengan sudut pandang editorialnya, saluran Arab dan Inggris Al Jazeera sah, dan memiliki jutaan pemirsa," kata dia.

"Permintaan agar mereka segera ditutup, menurut pandangan kami, merupakan serangan yang tidak dapat diterima atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat."

Colville menekankan, negara-negara yang mengeluarkan isu tentang apa yang disiarkan di saluran televisi negara-negara lain, bebas untuk diperdebatkan oleh publik.

"Untuk mendesak agar saluran semacam itu ditutup sangat luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya, dan jelas tidak masuk akal," kata dia.

Dengan dukungan Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain, Saudi mengumumkan pada 5 Juni bahwa mereka menangguhkan semua hubungan dengan Qatar.

Mereka menuduh Qatar mendukung kelompok ekstremis. Sebuah klaim yang dibantah oleh Doha.

Selanjutnya, negara-negara itu menutup wilayah udara dan memblokade satu-satunya batas daratan Qatar.

Colville mengatakan, Zeid mendesak kelima negara untuk mengambil tindakan dalam menyelesaikan perselisihan ini dengan cara yang tenang, masuk akal, dan halal.

Menurut dia, negara-negara Teluk harus memastikan bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak berdampak pada hak asasi manusia.

Sumber: AFP
Editor: Udin