BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Warga penerima bantuan perumahan yang digelontorkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa Busung, Kecamatan Serikuala Lobam, Kabupaten Bintan, mengeluhkan kinerja kontraktor yang mengerjakan pembangunan 95 unit rumah dari program PUPR.

Keluhan warga, karena material yang digunakan kontraktor, seperti pasir, dinilai tidak layak. Pasir yang digunakan diambil dari sekitar pembangunan pemukiman tersebut. Warga yang merupakan usre program Kementerian PUPR ini menilai kondisi material tersebut hasilnya tidak akan maksimal.

"Kami kecewa, karena kontraktor yang mengerjakan pekerjaan batu miring, justru memanfaatkan material yang asal-asalan. Pasalnya pasir yang digunakan berasal dari parit sekitar lokasi pembangunan," ujar salah satu warga Busung, Rojali, kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (6/6/2017).

Secara kasat mata, Rajali menambahkan, kondisi pasir hitam dan berminyak. "Siapa pun paham kalau itu tidak layak untuk digunakan untuk batu miring," tegas Rojali lagi.

Rozali menyampaikan, dia bersama 94 warga lainnya yang menerima dan menempati bangunan perumahan tersebut, sangat berharap agar pengerjaannya bisa maksimal. Bukan justru dikerjakan asal jadi oleh kontraktornya.

Hal yang sama ditambahkan oleh Ahmad, warga Busung lainnya. Menurutnya, selain pengerjaannya asal-asalan, kontraktor juga kurang memberdayakan warga setempat. Termasuk masalah pengadaan material bangunan pun, tidak memberdayakan warga.

Padahal sebagaian warga Busung justru bekerja di pertambangan pasir yang ada di sekitar Busung. "Kalau kontraktor mengambil material dari luar yang kualitasnya lebih bagus tentu warga tidak mempermasalahkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya," katanya.

Bagaimana tidak pasir yang hitam dan berminyak, bagi warga di desa Busung terutama yang selalu menjual pasir. Pasir seperti itu tidak pwrnah dimanfaatkan dan dijual. Karena kualitasnya memang kurang maksimal apa bila digunankan untuk material bangunan.

"Kita berharap, pemerintah dan instansi terkait melakukan pengawasan yang lebih maksimal di lapangan. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat nantinya bisa benar-benar terealisasi dan tidak justru menambah penderitaan," harapnya.

Editor: Udin