BATAMTODAY.COM, Karimun - Objek Wisata Pantai Pongkar yang ada di Karimun terbengkalai dan tidak terawat dengan baik. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun mengalihkan fungsi pengelolaan kepada desa karena pantai tersebut merupakan aset desa.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, dengan terbengkalainya Pantai Pongkar tersebut seharusnya pihak desa mengambil alih karena itu merupakan aset desa karena kalau dikelola oleh Pemerintah artinya masuk ke kas pemerintah, sementara itu bisa dijadikan pemasukkan desa dan masuk kekas desa.

"Saya kira itu adalah milik desa, sebenarnya dengan terbengkalai begitu desa bisa mengambil alih, karena merupakan aset desa karena kalau Pemerintah yang mengelola akan masuk kekas daerah, sedangkan kalau pihak desa yang mengelola pantai tersebut pantainya akan lebih bersih dan masuk kekas desa," kata Rafiq, Minggu (28/5/2017).

Pemerintah desa, kata Rafiq, harus mengadakan rapat dengan BPD karena Pantai Pongkar menjadi uang masuk diambil dipungut berdasarkan keputusan rapat.

"Pantai Pongkar itu merupakan aset desa untuk itu pemerintah desa dan BPD segera mengadakan rapat agar keputusan cepat keluar dan pantai pongkar pun jadi tidak terbengkalai, karena retribusi dari pengunjung yang berdatangan itu lah yang menjadi kas desa," ujarnya.

Kabag Humas Pemkab Karimun Eko Riswanto mengatakan, Camat Meral Barat telah memanggil Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk secepatnya memperoses peraturan desa, salah satunya untuk mengelola pantai pongkar yang saat ini masih terbengkalai.

" Hasil komunikasi saya dengan buk camat merak barat, beliau telah memanggil kepala desa dan BPD untuk segera memperoses peraturan desa, jadi setelah pertemuan kemarin akan ada pertemuan sekali lagi apa itu dalam puasa ini atau setelah lebaran," ujar Eko

Di dalam agenda rapat tersebut Camat Meral Barat berkoordinasi dengan desa, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan didesa sampai ketingkat ke kecamatan. Untuk memasukan pantai desa pongkar sabagai salah satu program untuk Sabtu bersih.

"Ibu camat juga berkoordinasi dengan desa, organisasi kemasyarakatan sampai ketingkat Kecamatan untuk memasukkan Pantai Pongkar sebagai salah satu program Sabtu bersih." katanya.

Pihak desa , lanjutnya, takut untuk mengelola pantaui tersebut karena tidak adanya payung hukum. Untuk itu, Camat Meral Barat diminta percepat keluarnya payung hukum permasalahan Pantai Pongkar cepat terselesaikan, serta pantai tetap terjaga dan tidak kotor.

"Itu yang menjadi kekhawtiran pihak desa karena belum adanyapayung hukum, oleh karena itu Camat Meral Barat meminta agar disegerakan akan cepat dijalankan apabila telah berjalan pantai pun dapat terjaga dan pantai tidak kotor. untuk itu akan disejalan kan dengan sabtu bersih, jadi setiap satu itu dalam sebulan ada beberapa kali sabtu bersih d patai tersebut," katanya.

Editor: Surya