Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPRD Tak Tahu Tentang Rasionalisasi Kegiatan Pemko Tanjungpinang
Oleh : Habibi Khasim
Selasa | 23-05-2017 | 11:55 WIB
ade-012.gif Honda-Batam
Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak pernah mendapatkan laporan resmi tentang agenda rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Menurut Ade, adapun cerita tentang rasionalisasi itu sampai ke DPRD, bukanlah dari Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dalam hal ini Sekretaris Daerah atau Wali Kota Tanjungpinang, melainkan dari media dan ASN.

"Kita tidak pernah dilibatkan. Saya dan pimpinan dewan lainnya hanya tahu dari media dan ada juga beberapa aparatur sipil negara (ASN) yang berbaik hati mengirimkan kabar tersebut kepada kami," tutur Ade saat ditemui di Jalan Pramuka, Tanjungpinang, Selasa (23/5/2017).

Ade mengakui bahwa memang permasalahan anggaran tersebut merupakan wewenang pihak eksekutif. Itu juga telah diatur dalam undang-undang, sehingga Ade pun tidak menyalahkan. Akan tetapi, menurut Ade, karena pembahasan APBD dilakukan secara bersama, baiknya hal itu dikomunikasikan secara bersama.

"Ya menurut saya baiknya seperti itu, etikanya, kan kita membahasnya secara bersama, masa pengurangan kegiatan, rasionalisasi, kita tidak dilibatkan," tutur Ade.

Selain tentang rasionalisasi, Ade juga mengaku tidak tahu jumlah defisit Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun ini. Bahkan, tentang pemotongan 10 persen kegiatan untuk organisasi perangkat daerah (OPD) pun Ade mengaku tidak tahu.

"Kita cuma dapat bisik-bisik dan baca dari media saja. Seharusnya mereka mengirim surat, kasarnya bilang dong, ya tapi karena mereka merasa punya wewenang. Kita sendiri punya hak pengawasan, makanya butuh informasi yang dilakukan. Jangan tiba-tiba masyarakat datangi kita, awak media datangi kita, tapi kita malah tidak tahu apa-apa," terang legislator Partai Golongan Karya (Golkar) yang santer diisukan menjadi calon wali kota Tanjungpinang ini.

Ade mengatakan, pihaknya masih menunggu etika dari Pemerintah Kota Tanjungpinang, setelah rapat finish tentang rasionalisasi tersebut.

"Kita tunggu, apakah mereka melaporkan atau tidak," kata Ade.

Editor: Gokli