BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Saber Pungli Bintan di SMK 1 karena pungutan uang perpisahan dinilai akibat tidak adanya kordinasi antara pihak terkait.

Hal itu disampaikan Indra Setiawan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bintan yang juga mantan anggota DPRD Bintan kepada BATAMTODAY.COM, Senin (22/5/2017).

Pria yang akrab disapa Een itu mengatakan, meskipun oknum guru dan kepala sekolah SMK 1 Bintan statusnya sudah mengarah sebagai tersangka, sebaiknya masyarakat tidak langsung memvonis bahwa acara perpisahan adalah perbuatan tercela.

"Seyogianya acara perpisahan sudah menjadi tradisi. Dimana banyak dari wali murid yang tidak keberatan bergotong-royong mengumpulkan dana seikhlasnya. Ini adalah merupakan sebuah kepedulian dari wali murid dalam dunia pendidikan," katanya.

Ia menambahkan, adanya kasus OTT tersebut, ia menghimbau agar kepala daerah berkoordinasi dengan tim Saber Pungli agar niat baik tidak menjadi sesuatu yang melanggar hukum. Diyaknini, Pemerintah tidak akan mampu membangun dunia pendidikan tanpa ada peran serta semua pihak, apalagi para wali murid.

"Semua harus ditata dan dikoordinasikan dengan baik, agar niat baik wali murid dan sekolah tidak menjadi sebuah pelanggaran, apalagi sampai ke ranah hukum," tambahnya.

Menurutnya, tidak semua pungutan adalah pelanggaran asal dikoordinasikan dengan baik dengan seluruh pihak. "Dengan kejadian di SMK 1 Bintan Timur harus jadi pelajaran berharga bagi sekolah, orangtua siswa, Pemkab Bintan serta Provinsi Kepri," pungkasnya.

Editor: Yudha