Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPR Dorong Pemerintah Lawan Resolusi Parlemen Eropa Soal Ekspor Sawit
Oleh : Irawan
Jum'at | 05-05-2017 | 08:50 WIB
lawansawiteropa.jpg Honda-Batam

DPR sedang mendorong pemerintah untuk melawan Resolusi Parlemen Eropa soal ekspor sawit. (Foto: Ist)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan Indonesia harus melawan keluarnya Resolusi Parlemen Eropa yang berkaitan dengan Palm Oil and Deforestation of Rainforests beberapa waktu yang lalu.

 

Menurutnya, perlawanan itu menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk DPR. Bentuk perlawanan itu juga bisa dilakukan melalui diplomasi internasional dengan pihak-pihak terkait.

Resolusi Parlemen Eropa itu berisi pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah diantaranya deforestasi, korupsi, pekerja anak, hingga pelanggaran HAM. Dia menegaskan apa yang diresolusikan itu tidak sepenuhnya benar karena ada nuansa kepentingan politik dagang.

“Kita akan lawan resolusi ini. Kita harus melakukan diplomasi sekaligus introspeksi ke dalam. Namun bila ini adalah keputusan yang bersifat subyektif dan diskriminatif, maka tentu kita harus melawan,” ujar Herman dalam diskusi bertema “Lawan Parlemen Eropa di Gedung DPR, Kamis (4/5/2017).

Dia juga menyebutkan bahwa resolusi itu terkesan mengada-ada. Ketika sawit untuk konsumsi dibilang kurang sehat, ketika jadi biodiesel dibilang mengganggu lingkungan.

Sedangkan Hamdhani mengatakan, ada persaingan bisnis yang tajam di balik resolusi koleganya di Eropa itu. Menurut anggota Dewan dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah itu, minyak nabati di Eropa kalah bersaing dengan efesiensi produk sawit.

Tuduhan mereka terkait pelanggaran yang dilakukan Indonesia, kata Ketua DPP Partai NasDem bidang Otonomi Daerah itu, jelas tidak benar.

"Mereka bisa kehilangan potensi 9 Miliar Euro dan ribuan tenaga kerja di sektor biodesel, sabun, dan lainnya dari produk turunan sawit yang mereka olah," kata Hamdhani.

Sementara mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih menegaskan, menghadapi Eropa perlu strategi perang, bukan dengan emosi dan sikap reaktif. Apalagi sikap Eropa itu baru resolusi, belum dekrit. “Resolusi itu wajar sebagai langkah mereka untuk melindungi, memproteksi kepentingan bisnis dan petani di negaranya,” jelas Bungaran.

Dikatakan Bungaran, yang penting Indonesia tidak melanggar UU perdagangan dunia (World Trade Organization/ WTO). Dan pasar Eropa juga penting, karena menjadi barometer yang berpengaruh besar di pasar dunia.

Editor: Dardani