BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku miris mendengar kebijakan pimpinan partainya yang memiliki sikap yang tidak mematuhi undang-undang dan putusan Rapat Paripurna DPR.

Menurut Fahri sikap partainya yang menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menandakan jika pimpinan partainya tak paham hukum.

Hal itu juga terjadi ketika pengadilan memerintahkan pemecatan terhadap dirinya tidak sah, namun putusan hukum dari PN Jakarta Selatan tersebut tidak dilaksanakan dan diabaikan.

Karena itu, Fahri mengaku tak bisa berbuat banyak hal mengingat menurut Fahri dirinya saja sudah tak diakui didalam fraksi partainya.

"Saya enggak tahu ah. Katanya saya kan enggak diakui," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Fahri pun mengibaratkan masa depan dirinya dan partai PKS seperti perceraian istri dan suami.

"Kita jangankan memecat kader, menceraikan istri saja bisa digugat balik dan kalau pengadilan mengatakan perceraianmu tidak sah maka itu tetap istrimu," kata Fahri.

Fahri mengatakan pengadilan telah memutuskan pemecatan PKS terhadap dirinya tidak sah. Tetapi PKS, kata Fahri, seolah menjalankan pemerintahan sendiri dengan memutuskan dan mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya bukan lagi bagian dari partai.

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sohibul menegaskan Fraksi PKS tidak ikut mengajukan hak angket tersebut.

"Menolak sejak awal tidak setuju dengan hak angket," kata Sohibul

Sohibul membuktikan tidak ada satupun anggota Fraksi PKS yang menandatangani pengajuan angket.

Lalu bagaimana dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menandatangani hak angket dari fraksi PKS ?

"Anda sudah tahu posisi Pak Fahri bukan lagi fraksi PKS. Anda jangan mengkategorikan Pak Fahri jadi Fraksi PKS," kata Sohibul.

Editor: Surya