BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood menegaskan, psoalan narkoba di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memang merupakan persoalan serius. Sebab, Kepri khususnya Batam masuk peringkat dua dalam hal peredaran narkoba setelah Jakarta.

"Besarnya peredaran narkoba di Kepri Hal itu karena lokasinya yang berbatas langsung dengan Singapura dan Malaysia, sehingga Kepri dijadikan titik transit peredaran Narkoba sebelum dikirim ke berbagai wilayah lain di Indonesia," kata Hardi di Jakarta, Minggu (30/4/2017)

Menurut Hardi, dua negara yakni Malaysia dan Singapura adalah pemasok terbesar narkoba ke Indonesia berdasarkan temuan BNN. Temuan BNN tersebut menyebutkan bahwa bandar besarnya dan penyandang dana berasal dari Malaysia dan Singapura.

"Sebanyak 90 persen narkoba dipasok dari Malaysia dan Singapura. Narkotika yang paling banyak di selundupkan yakni ekstasi dan sabu. Dua ini menjadi primadona bagi kalangan pencandu narkoba di Indonesia," katanya.

Dijadikanya Provinsi Kepri khususnya Kota Batam sebagai daerah transit, karena daerah ini memiliki banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang sulit diawasi. Pelabuhan ini menjadi pintu masuk bebas hambatan bagi penyeludup narkoba.

Saat ini catatan resmi Bea dan Cukai menyebutkan, bahwa di Batam saja memiliki 44 pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus, meski faktanya jumlahnya dapat mencapai angka ratusan. Sebab selain pelabuhan-pelabuhan bongkar-muat barang, rumah-rumah yang berada di pinggur laut, juga memiliki pelabuhan-pelabuhan kecil sendiri.

Dari sisi pengguna narkoba, Kepri masuk jajaran nomor urut 10 sebagai daerah pengguna Narkoba terbesar di Indonesia. Hingga akhir 2016, pengguna narkotika di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebanyak 41.767 jiwa atau mencapai 2,94 persen dari 1,5 juta penduduk.

"Angka pengguna ini masih tinggi. Para pengguna narkoba terdiri diantaranya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, meskipun didominasi oleh pekerja. Di Batam sendiri, ada dua titik rawan yang ditetapkan sebagai wilayah rawan pengguna narkoba, salah satunya adalah kalangan pelajar," katanya.

Belakangan, lanjut Ketua Komite III DPR, pengguna narkoba terjadi tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat perkotaan, serbuan narkoba juga sudah menyentuh sampai ke pulau-pulau terpencil. Bahkan disebutkan, terdapat satu pulau yang selain anak-anak dan wanita, semuanya pengguna narkoba,

"Besarnya pengguna narkoba di kepri adalah akibat langsung jalur transit peredaran narkoba yang menjadikan kepri sebagai salah satu pintu masuk utamanya," ungkap Senator asal Provinsi Kepri ini.

Upaya penangkapan kerap dilakukan terhadap para kurir narkoba, namun ibarat fenomena gunung es, penangkapan itu hanyalah bahagian kecil dari narkoba yang berhasil lolos.

Penangkapan yang sering dilakukan biasanya terjadi dipelabuhan resmi, sementara dari pelabuhan-pelabuhan tikus jarang terdengar. Banyak pihak mensinyalir, para mafia narkoba melibatkan peran oknum aparat Negara dalam jaringan mereka.

Hardi menilai Provinsi Kepri sebagai pihak yang memikul tanggungjawab memberantas Narkoba, terlihat kawalahan untuk membendung masuknya arus narkoba dari berbagai jalur. Apalagi struktur BNN belum terbentuk diseluruh kabupaten/kota.

Dari 7 Kabupaten kota, yang baru 3 yang terbentuk, yakni kota Batam, kab. Tanjungpinang dan Kab Karimun. Sementara Kab. Bintan, Kab. Lingga, Kab. Natuna dan Kab. Anambas belum terbentuk.

Selain itu, perlangkapan kerja BNN Provinsi Kepri juga diangggap belum memadai, mengingat sebagai daerah yang berpulau-pulau, BNN sendiri tidak memiliki alat angkut apung, mereka hanya memiliki alat angkut darat saja.

"Segera merealisasikan nota kesepahaman antara Komite III DPD RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditandatangani pada 1 Februari 2017," katanya.

Hardi berharap hendaknya pemerintah pusat memprioritaskan kerjasama dengan Negara Malaysia dan Singapura untuk mencegah masuknya narkoba dari kedua Negara tersebut.

"Pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan tikus agar diperketat dengan melibatakan koordinasi antara instansi terkait yang berwenang. Namun terhadap pelabuhan-pelabuhan tikus yang sering dijadikan tempat masuk narkoba, agar segera ditutup," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah hendaknya memprioritaskan penganggaran untuk menunjang kinerja BNN dalam memberantas peredaran narkoba.

Editor: Surya