BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dugaan pemborosan dan manipulasi anggaran dengan pos berbagai macam pembiayaan yang tidak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, ternyata masih terjadi dan banyak ditemukan di APBD 2017 Provinsi Kepri. 

Salah satunya, berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ‎(BPKAD) Provinsi Kepri. Dari Rp3.360.898.191.265 APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017, dengan rincian pendapatan Rp3.201.558.825.999 dan belanja Rp3.360.898.191.265. ‎Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah memperoleh alokasi dana DIPA sebesar Rp83,50 miliar

Dari Rp83,50 miliar alokasi dana APBD 2017 di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OPD pemegang pundi-pundi kas APBD Kepri ini, ternyata terdapat sejumlah Pos Anggaran yang tidak berdaya guna, untuk kepentingan masyarakat, hingga terkesan seperti kegiatan fiktif yang menjadi "bancakan" pejabat di dalamya.

Data LSM-Kepri Corrution Watch (KCW) Kepri, dari total Rp83,50 miliar alokasi dana DIPA-DPKAD, terdapat Rp760 juta, alokasi dana hanya untuk belanja alat tulis kantor, berupa balpoin dan pena.

"Kegiatan pembeliaan alat tulis kantor ini dialokasikan sebanyak 23 kali dalam setiap kegiatan DPKAD. Dapat kita bayangkan, dengan alokasi dana Rp760 juta, berapa kontainer alat tulis kantor yang akan dibeli dan digunakan BPKAD Kepri ini," ujar Abdul Hamid selaku Ketua dan Pembina LSM-KCW Kepri bertanya.

Jika dilihat dari kegunannya, tambah dia, pembelian alat tulis kantor sebesar Rp765 ‎juta dalam satu tahun ini, sangat tidak masuk akal, Pasalnya, selain saat ini minim digunakan alat tulis berupa pena, kemajuaan tehnologi dalam surat menyurat telah beralih dengan sistim komputerisasi.

"Pos anggaran ini kami duga jadi bancakan pejabat di BPKAD Kepri. Dan atas dasar itu, DPRD dan Gubernur Nurdin Basirun harus mempertanyakan alokasi anggaran pembeliaan pena ini ke BPKAD, mau "ditelan" atau untuk apa alokasi dana pembelian alat tulis kantor sebanyak itu?" pungkas Abdul Hamid.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri, Andri Rizal Siregar, yang dikonfirmasi dengan ratusan miliar alokasi dana pembeliaan alat tulis kantor di DIPA pos OPD-nya tahun 2017 ini, belum dapat memberikan jawaban. Upaya komfirmasi BATAMTODAY.COM, melalui phonsel Kepala BPKAD ini, juga belum ada jawaban.

Editor: Udin