BATAMTODAY.COM, Batam - Lawatan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ke negeri Sakura, Jepang pada hari ketiga Rabu (12/4/2017) bertemu dengan President Director of Japan Radio Co. (JRC) Kenji Ara di Imperial Hotel, Les Saisons, Tokyo. Sambil menghabiskan brunch time, keduanya membicarakan teknologi radar pengawas buatan JRC yang menarik perhatian Menteri Susi.

"Saya berada di Wakatobi beberapa waktu lalu, dan melihat radar bekerja. Saya berharap, Indonesia bisa memiliki radar setidaknya di empat tempat di Indonesia. Setelah bertanya, ternyata radar tersebut dari Jepang. Untuk itu kami tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai teknologi yang Anda miliki," ungkap Susi, yang disambut baik oleh Kenji Ara.

Ia menjelaskan, JRC memiliki enam perusahaan perwakilan di Indonesia yang mempekerjakan 3.200 orang tenaga kerja Indonesia. "Kami sangat senang bahwa kami mendengar Ibu Menteri memiliki ketertarikan terhadap sistem pengawasan yang dikeluarkan JRC. Kami akan senang hati berdiskusi dan berkontribusi mengenai sistem radar di Indonesia, mungkin memang bukan saat ini, tetapi nanti," janji Ara.

Menurut Menteri Susi, Indonesia membutuhkan radar pengawas untuk meningkatkan teknologi pengawasan yang dimiliki KKP, agar pencegahan masuknya kapal pencuri ikan dapat berjalan lebih maksimal.

Susi tertarik dengan radar yang dimiliki JRC karena mampu mengawasi kapal asing yang masuk ke Indonesia hingga radius 150 kilometer. Ia menuturkan, pemerintah Indonesia tengah mengupayakan penjajakan teknologi pengawasan terkini yang mungkin bisa dan tepat digunakan di Indonesia.

Radar terbaru JRC yang dapat memonitor di sembilan titik dengan satu titik kendali dengan jangkauan lebih dari 50 nautical miles. Adapun radar JRC yang digunakan di Wakatobi memiliki jangkauan 24 nautical miles dengan integrasi maksimal 3 radar.

Harga satu radar terbaru JRC mencapai USD2 juta. Oleh karena itu, Susi mengatakan, KKP tidak akan membeli radar, melainkan mengupayakan cara lain untuk memperolehnya. "KKP tidak akan membeli radar, tetapi kami akan mencari cara untuk mendapatkannya karena kami tidak ingin menghabiskan anggaran KKP (untuk pengadaan radar)," ujar Susi kepada Ara.

Dikatakan Susi, teknologi radar pengawasan yang canggih dibutuhkan untuk dipasang di beberapa titik, diantaranya Natuna, Morotai, Raja Ampat, Arafura, dan Sabang. Selain radar pengawasan, Susi juga ingin memasang radar konservasi di tempat-tempat tersebut.

Ara menyatakan siap memberikan informasi teknologi radar yang dibutuhkan Indonesia karena keberhasilan pengawasan kelautan dan perikanan Indonesia juga akan berdampak kepada negara mereka. “Dari Indonesia, kami mendapat komoditas ekspor seperti udang, ikan, dan tuna. Itu semua karena Indonesia mampu menjaga sumber daya alamnya,” terang Ara.

Setelah bertemu Kenji Ara, Susi mengunjungi kantor Headquarter of Japan Coast Guard (JCG). Di sana ia diterima oleh Komandan JCG Satoshi Nakajima. Pada pertemuan tersebut, Susi mengajak JCG untuk bekerjasama dalam penyediaan data, teknologi, dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Lawatan Menteri Susi hari itu dilanjutkan dengan mengunjungi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Liberal Jepang (LDP), Toshihiro Nikai di kantor LDP. Kepada Nikai, Susi menyampaikan undangan investasi setidaknya pada pembangunan 6 pelabuhan dari pembangunan 24 pelabuhan yang sedang digalakan Indonesia hingga tahun 2019.

"Saya ingin Jepang berkomitmen ambil (investasi) di 6 pelabuhan, terutama Sabang karena penting untuk Jepang," katanya.

Kepada Nikai, Susi kembali menyampaikan keinginannya untuk memasang radar pengawasan perikanan di Indonesia seperti yang telah disampaikan kepada Kenji Ara. Ia meminta Jepang memberikan bantuan teknis penggunaan radar untuk pengawasan dan pengamanan wilayah terluar di Indonesia terutama di Sabang, Morotai, Natuna dan Biak.

Menanggapi permintaan tersebut, Nikai mengatakan akan mengirim tim untuk meninjau lokasi-lokasi tersebut. Lawatan hari itu diakhiri dengan kunjungan ke Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT) untuk bertemu diaspora Indonesia di sana.

Sumber: kkp.go.id
Editor: Gokli