Menyoal Kekosongan Wagub Selama Setahun

Pekat IB Kepri Nilai Gubernur Setengah Hati Tentukan Pasangannya

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPW Pekat IB) Provinsi Kepulauan Riau, mendesak Gubernur segera mengusulkan kembali pengajuan nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) ke DPRD Kepri. Agar, DPRD dapat melakukan prosedur lanjutan demi mengisi kekosongan Cawagub Kepri selama kurun waktu setahun terakhir.

Ketua DPW Pekat IB Kepri, Edison AA Sutanto, melalui Sekretaris Wilayah, Muhammad Najib, menilai adanya ketidaksepahaman antara Gubernur dengan Partai Pengusung serta ke dua nama Cawagub yang sudah dua kali diusulkan ke DPRD Kepri. Akibatnya, kekosongan tersebut terkesan dibiarkan dengan sengaja selama setahun terakhir.

"Apakah belum dilaksanakannya proses pemilihan Wagub tersebut disebabkan karena tidak adanya orang-orang yang sepaham dengan Gubernur atau Gubernur melihat bakal Calon Wakil Gubernur itu tidak mampu bekerja," ungkapnya, Kamis (13/4/2017).

Menurutnya, imbas dari kekosongan jabatan Wakil Gubernur sangat berpengaruh pada peran dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri.

Sebab, berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014, pasal 66 poin 1 huruf a hingga D, dijelaskan bahwa peran Wagub yang sangat krusial, yakni membantu Kepala Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Tak hanya itu, tugas Wagub yang lainnya juga berkoordinasi dengan OPD dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, mengevaluasi kinerja perangkat daerah, serta mengawasi kinerja perangkat daerah.

"Dengan tidak adanya Wakil Gubernur, lalu siapa yang melaksanakan tugas sesuai UU tersebut? Terlebih ketika Kepala Daerah berhalangan hadir," terang Najib.

Untuk itu, lanjut Najib, pihaknya mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan Wagub. Jika tidak, DPW Pekat IB Kepri sebagai organisasi masyarakat yang peduli dengan keberlangsungan sistem pemerintahan yang efektif demi kesejahteraan rakyat, akan melakukan langkah tegas, dengan mengadukan hal ini ke Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).

Ia pun mengajak seluruh tokoh Masyarakat Kepri, untuk bersatu padu, menyikapi persoalan tersebut. "Jika pemangku kebijakan tidak kunjung menyelesaikan persoalan ini, Kader Pekat IB Kepri bersama DPP Pekat IB akan membawa persoalan ini ke Mendagri," tegasnya.  

Editor: Udin

---