BATAMTODAY.COM, Batam - Dampak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Batam sebesar 45 persen sudah mulai dirasakan masyarakat di semua kalangan.Dampak yang paling utama adalah membengkaknya tagihan listrik yang dibayar dalam beberapa hari terakhir ini.

Afis Fadli, warga Kaveling Saguba pada bulan ini mengatakan bahwa terjadi lonjakan tagihan listrik yang harus ia bayarkan sebesar Rp100 ribu.

"Pada bulan lalu total tagihan yang harus saya bayarkan adalah sebesar Rp290.000. Saya sangat kaget, karena pada bulan ini saya harus membayar Rp390.000," ujarnya lagi.

Ia mengaku sangat terkejut, mengingat selama ini pemakaian listrik di rumahnya sudah berkurang sejak pemadaman listrik secara bergiliran.

"Dalam waktu satu hari, terjadi pemadaman sebanyak tiga kali, dan dalam satu kali pemadaman terjadi selama tiga jam. Seharusnya, yang terjadi adalah pengurangan pembayaran," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, di rumahnya pun hanya terdapat beberapa alat elektronik yang menggunakan listrik cukup besar, seperti televisi, kulkas dan Ac.

"Itu pun tidak digunakan setiap waktu, karena saya lebih banyak menonton televisi pada saat malam hari. Jadi penggunaan listrik memang sangat sedikit," ucapnya.

Afis menuturkan, bahwa telah terjadi kesalahan dari pihak PLN dalam menghitung kenaikan tarif harga listrik yang sudah disetujui Gubernur Kepri, Nurdin Basirun itu.

"Rasanya tidak hanya 45 persen naiknya, 100 persen malah. Bisa saya katakan, pihak PLN menghitung besarnya tagihan dengan asal-asalan," ujarnya lagi.

Begitu juga dengan Ali, warga Perumahan Putra Jaya, juga mengeluhkan saat pembelian voucher listrik, angka nominal pembelian berkurang saat dimasukkan dalam kilometer listrik.

Ali, warga Perumahan Putra Jaya Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji itu mengatakan, beberapa minggu yang lalu ia membeli voucher listrik seharga Rp50 ribu. Setelah dimasukkan ternyata angka KWH atau kilowatt-hour yang tertera di meteran jauh lebih rendah dari biasanya.

“Pada saat dipakai untuk keperluan rumah tangga habis pada waktu satu minggu, sedangkan dulu masih bisa untuk tiga minggu bahkan bisa lebih," ujarnya.

Ia berharap, agar pemerintah kembali mempertimbangkan kebijakan tersebut agar tidak memberatkan masyarakat kecil.

Editor: Udin