BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dari 89 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tercatat sebanyak 8.018 siswa/siswinya mengikuti ujuan nasional (UN) hari ini, Senin (3/4/2017). Dan 45 SMK di antaranya sudah menerapkan ujian nasional berbasis komputer (UNBK), dengan jumlah peserta 5.318 siswa.

Dari jumlah tersebut, SMK di Kota Batam mendominasi jumlah terbesar penerapan UNBK dengan total 24 sekolah. Sedangkan, daerah yang sama sekali tidak menerapkan sistem UNBK adalah Kabupaten Anambas.

Berikut daftar SMK serta jumlah siswa yang di masing-masing wilayah Kepri yang menerapkan sistem UNBK:

1. Kota Batam yang terdapat 51 SMK dengan total siswa 4.985, 24 SMK dengan 3.279 siswa menerapkan UNBK.
2. Kota Tanjungpinang yang terdapat 9 SMK, seluruhnya sudah menerapkan UNBK dengan jumlah siswa 1.197.
3. Kabupaten Bintan, 8 SMK dengan total siswa 520. Sementara yang menerapkan UNBK hanya 3 dengan total siswa 394.
4. Kabupaten Karimun, SMK 8 dengan total siswa 894. Sedangkan yang menerapkan UNBK hanya 3 SMK dengan 257 siswa.
5. Kabupaten Natuna, berjumlah 5 SMK dengan total 113 siswa. Sementara yang melaksanakan UNBK berjumlah 4 sekolah dengan total partisipasi 87 siswa.
6. Kabupaten Lingga berjumlah 5 SMK total 148 siswa. Sedangkan yang mengikuti UNBK hanya 2 sekolah dengan total 104 siswa.
7. Kabupaten Anambas, memiliki 3 SMK dengan total 161 siswa. Namun, belum menerapkan sistem UNBK.

Sebelumnya, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun saat membuka pelaksanan UNBK hari pertama di SMK Negeri 1 Tanjungpinang bertekad, pada tahun 2018 nanti pelaksanaan UNBK di Kepri harus mencapai 100 persen. Mengingat, Pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di wilayah Provinsi Kepri.

Menurutnya, permasalahan tidak meratanya pelaksanaan UNBk di Kepri, yakni tidak semua wilayah memiliki sarana komputer, jaringan, dan listrik yang memadai. Gubernur menyebut, walau Pendidikan merupakan prioritas pembangunan dan memiliki alokasi anggaran 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dirinya tidak mau alokasi anggaran tersebut digunakan tidak tepat sasaran.

Untuk itu, yang pertama harus dibenahi adalah prasarana listrik dan jaringan di setiap daerah agar lebih memadai.

"Untuk listrik, kami akan perintahkan Distamben untuk membenahinya. Kita juga tidak mau uang yang kita belanjakan tidak tepat sasaran. 20 persen way (anggaran dana Pendidikan). Kita bertekad tahun depan sudah 100 persen untuk pelaksanaan UNBK," ungkap Nurdin.

Editor: Gokli