Oleh: Idral

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengumumkan dan melantik kabinet baru yang akan bekerja menyukseskan tugas – tugas membangun bangsa dan melayani rakyat.

Setelah selama ini reshuffle kabinet hanya menjadi isu yang beredar di media masa, namun saat ini Presiden benar – benar melakukan pergantian beberapa menteri serta menambah wakil – wakil menteri. Beberapa nama baru yang dipercayakan Presiden menjadi menteri adalah Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN, yang sebelumnya telah sukses sebagai Direktur Utama PLN. Selain itu ada nama politisi Demokrat yaitu Amir Syamsudin Sebagai menteri Hukum dan HAM serta nama – nama lainnya. Melalui tulisan ini, saya tidak akan menyorot mengapa Presiden melakukan pergantian, tapi ingin menekankan kinerja apa yang harus dilakukan oleh para menteri kedepannya.

Dalam beberapa minggu belakangan ini, ada sebuah hasil survey yang dilakukan oleh LSI, yang menyatakan bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintahan SBY selama ini masih sangat buruk. Kepuasan masyarakat terhadap kerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai kian merosot hingga angka 46,2 persen pada Oktober 2011. Jumlah itu sangat jauh dari 2 tahun lalu yang masih bertengger pada angka 63,1 persen. Demikian hasil temuan survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan 5-10 Oktober ini. Survei dilakukan kepada 1200 responden dengan metode multi stage random sampling dengan margin error mencapai 2,9 persen.

Selain hasil survey tersebut, beberapa kalangan akademis dan mahasiswa juga melihat bahwa kinerja pemerintahan SBY selama ini masih jauh dari harapan. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan bahwa pemerintahan SBY – Boediono telah gagal menajalankan amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Terkhusus SBY yang telah lebih kurang 7 tahun menjadi Presiden. KAMMI menilai bahwa penegakan hukum masih tebang pilih, dan banyak kasus – kasus hukum hanya masyakat kecil yang menjadi korban, sementara pejabat yang dekat dengan kekuasaan selalu mendapat perlindungan hukum. Selain itu mafia – mafia hukum semakin “bergentayangan” di bumi pertiwi ini.  Begitu juga dalam pemberantasan korupsi dimana aktor – aktor kunci dari kasus korupsi tidak pernah tertangkap, sementara hanya pejabat – pejabat teknis yang dijadikan tersangka koruptor. Kasus wisma atlet dan kementrian transmigrasi menjadi contoh bahwa pemerintah tidak serius dalam memberantas korupsi sampai ke akar – akarnya. Belum lagi pengungkapan kasus century yang saat ini belum jelas arah rimbanya.

Menteri Adalah Seorang Leader dan Pelayan Rakyat
Posisi menteri bukanlah sebuah penghargaan dan sebuah prestise yang harus dibangga – banggakan. Namun itu adalah sebuah amanah besar untuk memberikan pelayanan dan kontribusi demi kebaikan rakyat. Dari beberapa calon menteri yang dipanggil oleh SBY beberapa waktu lalu, berbagai eskpresi disampaikan oleh calon menteri ketika diminta keterangan oleh wartawan. Dahlan Iskan kita lihat sampai menangis ketika menyampaikan apa yang dimanahkan Presiden kepada beliau. Beliau menangis bahwa tugasnya di PLN saja saat ini masih banyak yang harus di benahi dan ditingkatkan, sehingga beliau sedih ketika meninggalkan sebuah amanah yang belum selesai di tuntaskannya. Melihat kiprahnya selama ini di PLN, ekspresi Dahlan Iskan menurut saya bukanlah ekspresi yang dibuat – buat, namun sebuah pemahaman bahwa apa yang ada di depannya bukan sesuatu yang mudah dan enak, tapi sebuah kerja besar yang juga dituntut sebuah pengorbanan besa pula.

Selama ini banyak kita mendegar dan membaca di media massa bahwa ada perdebatan terkait seorang menteri haruslah dari kalangan profesional. Karena kalau banyak dari kalangan partai politik, maka hanya akan menjadi menteri yang mementingkan partainya saja. Menurut saya seorang menteri adalah seorang yang memiliki kapasitas seorang manajer atau seorang pemimpin. Jadi terserah dia berasal dari kalangan partai politik ataupun kalangan non partai politik. Sehingga seorang menteri bukan hanya dilihat dari kapasitas keahliannya saja, namun dari kemampuan dia menjadi seorang pemimpin selama ini. Seorang menteri harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik, sehingga dia mampu mengendalikan dan memanajerial orang – orang yang ada dibawahnya. Seorang menteri juga orang yang memiliki keteladanan dari sisi akhlak, kesuksesan dalam membina keluarga, serta keteladanan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu track record kepribadiannya haruslah seorang yang memiliki kepribadian yang kuat, jujur, dan amanah. Kinerja lemah dan buruk yang dinilai masyarakat selama ini, adalah sebuah efek dari ketidakmampuan menteri dalam mengelola dan memajemen orang – orang yang ada dibawahnya untuk bekerja sesuai dengan visi dan misi yang telah di buatnya.
   
Tugas sebagai pelayan rakyat sesungguhnya lebih efektif diperankan oleh menteri jika kita badingkan dengan seorang anggota dewan. Menteri adalah pemegang kendali untuk memberikan dan melaksanakan program – program yang nyata kemasyarakat. Menteri juga memiliki anggaran yang jelas dan banyak untuk mengoptimalkan kerja – kerja pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat. Jadi ketika menteri bersama dengan seluruh staffnya memiliki sebuah komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyakarakat, maka rasa puas dan rasa kesejahteraan akan dapat dirasakan oleh rakyat. Sehingga seluruh komponen disebuah kementrian harus memiliki sebuah pemahaman dan tanggungjawab yang tinggi bahwa amanah yang ada dipundak mereka adalah amanah untuk berkontribusi untuk rakyat, bukan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga dan kelompoknya saja.

Waktu lebih kurang 3 tahun lagi kepemimpinan SBY – Boediono merupakan waktu yang tidak panjang untuk memberikan kontribusi riil kepada rakyat. Namun diwaktu yang pendek tersebut bukan juga waktu yang tidak mungkin untuk berbuat banyak kepada rakyat. Para menteri yang baru dan yang lama harus berkonsentrasi bagaimana mereka bisa bekerja optimal untuk kepentingan rakyat. Kasus – kasus korupsi yang muncul dibeberapa kementrian selama ini harus menjadi pelajaran bagi menteri – menteri yang lain agar tidak terulang lagi.

Harapan kita kepada kabinet yang baru ini tidak lagi di hantui oleh isu – isu reshuffle lagi, cukuplah pergantian ini merupakan pergantian yang terakhir dalam Kabinet Indonesia Jilid II ini. Isu Reshuffle menurut saya selalu menjadi sebuah isu yang mengganggu kinerja para menteri dan menjadi sebuah sarana memperkeruh suasana politik nasional. Mari kita beri kesempatan kepada para Menteri baru untuk bekerja lebih baik bagi bangsa, namun kinerja mereka harus tetap diawasi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Penulis adalah Ketua KAMMI PW Sumbar-Riau-Kepri (Sumbarikep)