BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Lima dari 6 fraksi di DPRD Kepri menyatakan menolak jawaban Gubernur Nurdin Basirun atas hak interplasi terhadap kebijakannya mengangkat dan memberhentikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, yang tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

Dan atas penolakan jawaban tersebut, lima di Fraksi DPRD Kepri menyatakan kebijakan Gubernur Kepri dalam melakukan mutasi pejabat tanpa prosedural itu salah. Nurdin pun diminta untuk memperbaiki kebijakan pengeluaran SK pengangkatan pejabat yang dilakukan.

Selain itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga diminta diberikan sanksi. "Dari 6 fraksi di DPRD, hanya Fraksi Demokrat yang tidak memberikan pendapat dengan alasan Gubernur sudah mengakui kesalahan dan sudah memperbaiki kembali," ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, usai rapat penyampaian pandangan fraksi di DPRD Kepri, Senin (5/2/2017).

"Sedangkan lima fraksi lainya, menyatakan kebijakan Nurdin tersebut salah dan meminta agar diberikan sanksi berupa teguran atau lainnya," tambah Jumaga.

Dan ‎mengenai sanksi yang akan diberikan DPRD, kata Jumaga, akan ditentukan dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis mendatang, setelah dijadwalkan melalui Banmus DPRD Kepri.

Dalam paripurna penyampaian pandangan fraksi atas jawaban Gubernur, Jumga menambahkan, juga sempat terjadi silang pendapat antar anggota Dewan. Khususnya, mengenai pasal 162 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada, yang menyatakan ‎dalam tempo  6 bulan menjabat kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi pejabat.

"‎Yang menjadi perdebatan, ada sebagian anggota menyebut pelantikan Nurdin dihitung sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun sesuai dengan aturan, harus dilihat dari proses pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur, kemudian setelah almarhum HM. Sani meninggal, Nurdin menjabat sebagai Plt. Gubernur, kemudian diangkat lagi menjadi Gubernur," ujarnya.

Jika dihitung dari pengangkatan dan pengukuhan Nurdin sebagai gubernur definitif menggantikan almarhum HM. Sani, mutasi dan pelantikan Kepala OPD serta pejabat eselon IV, III dan II memang tidak sah dan bertentangan dengan pasal 162 UU Pilkada tersebut.

Sebab, sebagaimana diketahui, Nurdin Basirun dilantik Presiden menjadi Gubernur pada 25 Mei 2016. "Jadi, penghitungan masanya sejak dia dilantik jadi gubernur definitip, itu yang menjadi perdebatan," sebut Jumaga lagi.

• Baca: Paripurna Interpelasi DPRD Terhadap Gubernur Kepri Banjir Interupsi

Terkait dengan sanksi atas hak interplasi Dewan ke Gubernur, lanjutnya, juga merupakan bentuk dan wujud pengasan DPRD ke eksekutif atau pemerintah daerah, sehingga dapat melakukan kebijakan sesuai dengan mekanisme dan aturan UU serta peraturan.

"Kalau dia (Gubernur Nurdin-red) sudah mengaku bersalah. Oke, lain kali jangan diulangi. Sehingga Hak Interpelasi ini tidak lagi ada, dan tidak lagi ada kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan UU di kemudian hari," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 23 Anggota DPRD Kepri dari lima Fraksi secara resmi mengajukan Hak Interpelasi kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, terkiat pengangkatan pejabat eselon IV, III dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang dinilai melanggar aturan.

Pengajuan hak interpelasi DPRD yang diusulkan 23 Anggota DPRD dari 5 Fraksi di DPRD Kepri, ditetapkan melalui sidang paripurna yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kepri, Senin (28/11/2016) lalu.

Hak interpelasi yang dilayangkan DPRD Kepri ini, bertujuan untuk mempertanyakan kebijakan Gubernur, terkait pengangkatan dan pelantikan pejabat Pemprov Kepri.

Adapun fraksi yang tidak menyetujui usulan interpelasi ini adalah Fraksi Demokrat Plus. Jumlah tersebut jauh dari cukup dari syarat minimal Interpelasi yaitu sepuluh anggota dewan dari dua fraksi.

Bergulirnya hak interpelasi tersebut, karena para pengusul menilai Gubernur telah melanggar UU dan peraturan pemerintah yang ada dalam pengangkatan dan pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemprov Kepri.

"Kami menduga, kebijakan Gubernur yang dilakukan tidak berpedoman dan mengabaikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," kata juru bicara inisiator Hak Interpelasi, Ruslan Kasbulatov, dalam sidang paripurna DPRD itu.

Inisiator Interpelasi lainnya, Taba Iskandar, dari Fraksi Golkar mengatakan, setidaknya Gubernur tidak mengikuti sembilan aturan perundangan yang ada. Di antaranya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural, PP nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

• Baca: Interpelasi Bergulir, Nurdin Akui Ada Kesalahan Administrasi dalam Pengangkatan Pejabatnya

Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 16 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang lowong secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah.

Demikian juga dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I nomor B/311/M.PANRB/09/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Editor: Udin