BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepri Nurdin Basirun akhirnya membacakan jabawan atas pandangan Fraksi di DPRD Kepri terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2017 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Rabu (25/1/2017).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kepri Husnizar Hood, yang terjadi polemik terkait agenda rapat, Nurdin Basirun pertama-tama menyampaikan terima kasih atas masukan dan koreksi yang diberikan fraksi-fraksi DPRD Kepri terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2017 Kepri yang disampaikan.

"Melalui kesempatan ini, izinkan kami memberikan jawaban atas tanggapan Dewan melalaui pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2017, yang sebelumnya telah kami serahkan," ujar Nurdin mengawali.

Atas tanggapan Fraksi PDIP, PKS dan PPP, terkait perbedaan angka belanja langsung di KUA-PPAS dan Nota Keuangan Dinas Pendidikan dan Perhubungan, setelah dilakukan kroscek dan diteliti, ternyata tidak terdapat perbendaan. Angka dalam KUA-PPAS dan struktur Nota Keuangan serta RAPBD 2017 sama, yakni Rp1,8 triliun.

"Demikian juga perhitungan Silpa sebagaimana yang disoroti, kami sampaikan, telah diperhitungkan atas kenaikan PAD dari target 2016, sehingga proyeksi silpa akhir tahun anggaran pada RAPBD kami asumsikan Rp159 milliar," sebutnya.

Terkait saran dan masukan Fraksi Golkar yang mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen sesuai dengan amanat UU, ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri akan tetap komitmen.

"Setelah dilakukan kroscek dan perbaikan, saat ini anggaran pendidikan di RAPBD 2017 yang kami ajukan  26 persen dari total besaran APBD, atau Rp876 m‎illiar. Meliputi gaji aparatur Dinas Pendidikan Rp280 milliar lebih, gaji guru SMA dan SMK serta honor guru Rp209 miliar. Belanja hibah pendidikan Rp367 miliar serta bantuan sosial (Bansos) pendidikan Rp19 miliar," terangnya.

Sektor kesehatan, dalam RAPBD yang diajukan, Pemerintah Provinsi juga telah mengalokasikan anggaran peningkatan pelayanan kesehatan, SDM serta sarana prasarana kesehatan di seluruh Kabupaten/kota di Kepri dengan alokasi dana 10,6 persen dari besaran APBD atau Rp337 miliar. Termasuk pembayaran sejumlah program dan proyek kegiatan pada 2016 yang tertunda dan belum dibayarkan, pada APBD 2017 ini.

"Demikian juga mengenai masukan Fraksi lainnya, tentang penggalian PAD lain, hingga pemerintah tidak tergantung pada DBH. Saat ini Pemerintah Kepri telah melakukan Instnsifikasi pelayanan Pembayaran Pajak di Sejumlah Samsat, mealaui pengembangan, sarana pelayanan pajak di Samsat. Demikian juga sumber pendapatan lainnya," ujar Nurdin.

• Baca: Paripurna Mendengar Jawaban Gubernur Atas Pandangan Fraksi DPRD Kepri Sempat Diprotes

Sedangkan menjawab pandangan Fraksi Demokrat Plus yang meminta Provinsi memperhatikan skala prioritas dan membuat standar dan dasar alokasi dana rutinitas Perkantoran, hal itu dikatakan Nurdin, akan mengacu pada beban kerja, serta program kegiatan RPJMD yang dilaksanakan.

Pada tahun 2017, dikatakan Nurdin, penganggaran sejumlah kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah provinsi Kepri telah sejalan dengan program skala priorotas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri, dengan menitik beratkan program peningkatan pelayanan dasar, SDM, serta sarana dan prasarana khususnya di sektor maritim.

"Skala priorotas arah dan kebijakan pembangunan 2017 disektor maritim yang dilaksanakan melalui peningkatan sarana transportasi dan pelabuhan laut. Program peningkatan ikan tangkap, pengendalian SDA laut, peningkatan sarana perikanan, bina mutu, serta disterpikasi mutu produksi perikanan," ujarnya.

Demikian sektor ‎konektivitas, juga akan dilakukan perbaikan sarana dan prasarana Perhubungan di Kepri, dalam meningkatkan akses transpaortasi.

"Untuk ‎biaya jasa pendukung yang belum memiliki dasar, akan jadi perhatian Pemerintah. Serta pelaksanaan DAK pusat akan dilalukan melalui proposal base sesuai dengan juklak dan juknis, hingga penyerapanya dapat dimaksimalkan," ujar Nurdin.

Terkait Surat ‎faksi Hanura Plus, Nurdin mengatakan, telah menjawab surat tersebut secara tertulis, khususnya mengenai Usulan Kenaikan Target PAD tahun 2017. Sementara tanggapan Fraksi PDIP yang menyatakan, RAPBD 2017 belum menggambarkan strategi dalam pengentasan dan pengurangan kemiskinan, Nurdin mengatakan, Pemerintah Provinsi Bersama Kabupaten/Kota di Kepri telah menerapkan, perbaikan perlindungan sosial, dan meningkatkan akses pelayanan dasar melalaui program inklusi serta program lainya.

Akhirnya, tambah Nurdin, dengan jawaban yang diberikan, diharapakan DPRD Kepri, dapat lebih memberikan masukan, dan melakukan pemabahasan dan pengesajan APBD 2017 itu, hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan.

‎Atas jawaban Pemerintah terhadap Pandangan masing-masing Fraksi di DPRD Kepri ini, Terlihat seluruh anggota DPRD Kepri, tidak ada yang menanggapai atau memberikan Instruksi, hingga akhirnya Wakil Ketua DPRD Kepri Huzrin Hood menutup sidang paripurna.

Editor: Yudha