Oleh: Ardian Wiwaha

MENARIK untuk dibahas bahwa pada hari ini 10 Desember 2016 merupakan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Terlebih apabila pembahasan hal tersebut, dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kesejahteraan di bumi cenderawasih yang hingga detik ini memperlihatkan peningkatan yang signifikan.

Metamorfosis hingga transformasi dari berbagai aspek dan lini kehidupan di Papua yang kian membaik, seolah mematahkan sekaligus membatah beberapa pernyataan berbagai macam media provokatif yang seolah secara terus menerus mengintimidasi pemerintah Indonesia yang dieluh-eluhkan tidak pernah peduli atau bahkan menganaktirikan wilayah-wilayah di luar pulau Jawa.

Publik dikejutkan dengan prestasi yang diraih oleh bumi Cenderawasih, ditengah perlambatan ekonomi yang melanda nasional maupun global dewasa ini, Papua semakin menunjukan jati dirinya tatkala Pemerintah Provinsi Papua mengklaim bahwa pertumbuhan perekonomian daerahnya berada dikisiran angka 8,76 persen di periode Desember atau akhir tahun 2016.

Sehingga hal tersebut seolah mematahkan stigma negatif masyarakat yang selalu menempatkan Papua sebagai daerah yang terbelakang dan kurang sukses dalam mengelola kewenangan khususnya sebagai wilayah otonomi khusus di Indonesia.
Senada dengan penjelasan Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Papua kian membaik dapat diukur dari data statistik yang menggambarkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun kemarin sebesar 1,88 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Papua juga mengklaim bahwa tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakatnnya mulai membaik. Hal ini dapat digambarkan melalui tren perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan perhitungan baru, yakni adanya peningkatan dari 56,25 di tahun 2013 menjadi 56,75 pada tahun 2014.

Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik Papua (BPS), dalam kurun periode 2010 hingga 2014, Pemprov Papua berhasil meningkatkan capaian pertumbuhan IPM sebesar 4,22 persen dan menempatkan Papua sebagai provinsi dengan peringkat delapan dari 34 provinsi seluruh Indonesia.

Keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi dalam memperbaiki penegakan hukum dan HAM di ibu pertiwi seolah telah mematahkan statemen negatif media-media provokatif yang seolah selalu memandang Papua sebagai pulau yang krisis akan penghormatan HAM.

Keseriusan Presiden Jokowi dalam menegakan HAM diperlihatkan melalui komitmen dan jaminan kebebasan serta upaya pelindungan hak-hak asasi masyarakat Indonesia melalui instrumen-instrumen yang mendorong dan melindungi penegakan HAM.

Selain itu, keseriusan pemerintah dalam menegakan HAM juga dibuktikan dengan semakin membaiknya indeks penegakan HAM di Papua yang ditandai dengan berkurangnya bentuk dan berbagai macam pelanggaran HAM dan pengakuan Indonesia sebagai salah satu negara dari 47 negara didunia yang termasuk kedalam Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dapat dibayangkan bahwa bumi cenderawasih saat ini telah mengalami perubahan yang semakin meyakinkan. Komitmen dan janji pemerintah perihal perbaikan ekonomi, kesejahteraan hingga penegakan HAM perlahan mulai ditepati dengan berbagai macam bukti yang tak dapat dipungkiri.

Namun perlu disadari dan dipilah secara seksama bahwa pemberitaan positif terkait Papua seolah terus diupayakan tenggelam oleh beberapa media dalam maupun luar negeri yang terus menggencarkan aksinya untuk mendeskreditkan peran pemerintah di bumi Papua. Hal ini dapat dilihat dari gencarnya media-media provokatif dalam menyebarkan berbagai isu dan polemik yang seolah tidak menggambarkan perbaikan di wilayah timur Indonesia tersebut.

Tidak bermaksud untuk mendukung pemerintah Presiden Jokowi apalagi mengatakan bahwa pemerintahan kali ini lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Namun sudah waktunya kita masyarakat Indonesia untuk bijak dan dewasa dalam membaca sekaligus menyeleksi pemberitaan yang tersebar dibeberapa media terkait Papua.

Karena antara informasi dan provokasi, seolah media kini rawan akan kepentingan dan kekuasaan terselubung. *

Penulis adalah Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia