BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau, Gusti Raisal Eka Putra, kepada media cetak lokal Tanjungpinang, belum lama ini mengatakan bahwa Kota Tanjungpinang secara umum menjadi kota yang terbaik dalam melakukan pengendalian inflasi. Untuk itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Tanjungpinang masuk dalam nominator Pengendali Inflasi kota terbaik di Sumatera. 

Sementara, dari data BPS dan telah disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat Plus, DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu, bahwasanya Tanjungpinang dinilai belum bisa mengendalikan inflasi.

Menurut Maskur, melihat dari data BPS, inflasi Tanjungpinang sejak Januari hingga November 2016, masih diangka 2,84 persen, lebih tinggi dari inflasi Nasional yang hanya 2,56 persen.

Mendengar pujian dari kepala BI terhadap Kota Tanjungpinang tersebut, Maskur mengatakan bahwa itu secara umum. Dan kemungkinan kabupaten/kota yang lain inflasinya lebih tinggi dari Tanjungpinang.

"Ya mungkin inflasi kabupaten/kota lain lebih parah dari Tanjungpinang, makanya terbaik, yang jelas inflasi itu masih tinggi dan kita berdasarkan angka dari BPS ya, bukan buatan saya atau fraksi kami," tutur Maskur saat diwawancarai, Jumat (16/12/2016).

Terkait statemen Gusti tersebut, belum dapat diteruskan, karena Gusti belum dapat dihubungi.

Menyinggung berita BATAMTODAY.COM sebelumnya, pandangan umum fraksi Demokrat Plus pada Rapat Paripurna belum lama ini menyebutkan, Pemerintah Kota Tanjungpinang belum berhasil mengendalikan laju inflasi.
Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi di Kota Tanjungpinang periode Januari hingga November 2016 ini mencapai 2,84 persen. Angka ini berada di atas rata-rata inflasi nasional periode yang sama, yakni hanya 2,59 persen.

Salah satu efek inflasi yang tinggi di Kota Tanjungpinang ini menyebabkan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Hal ini berpotensi memicu munculnya angka kemiskinan baru di Kota Tanjungpinang, kata Maskur.

"Kita melihat belum ada upaya riil untuk langsung membantu masyarakat yang mengalami pelemahan daya beli. Kondisi sebagian besar masyarakat Tanjungpinang yang memiliki pendapatan pas-pasan akhirnya hanya sekadar bertahan untuk tidak jatuh ke dalam kategori keluarga miskin. Karena itu kita berharap APBD 2017 ini difokuskan untuk membuat program-program yang menyentuh pada penguatan daya beli masyarakat dan bisa langsung dinikmati saat ini," tutur Maskur membacakan pandangan umum fraksi-nya.

Editor: Udin