BATAMTODAY.COM, Batam - Presiden Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) Erick Thohir menyebut ada beberapa fokus yang harus ia kejar hingga akhir tahun 2017. Salah satunya mengenai kepastian dana.

Erick menjelaskan, INASGOC sebenarnya membutuhkan anggaran Rp8,6 Trilun hingga 2017. Namun, penghematan anggaran belanja negara membuat anggaran Asian Games dipotong 50 persen menjadi sekitar Rp4,5 Triliun.

Erick belum bisa memastikan dana yang akan cair di 2017 mencapai angka tersebut atau hanya berkisar Rp2 triliun saja.

"Yang sudah pasti disebut, di awal tahun ada pencairan Rp500 Miliar. Penggunaannya untuk pembayaran awal sewa venue, upacara pembukaan dan penutupan itu sudah pasti, broadcasting, IT dan test event di November 2017," jelas Erick.

"Untuk test event itu awalnya Rp70 miliar. Namun yang bisa siap di awal Rp51 miliar karena ada keperluan lain. RAB (Rencana Anggaran Belanja) juga harus disetujui dulu oleh pemerintah pusat."

Untuk memenuhi sisa kebutuhan, Erick menyebut INASGOC akan memangkas beberapa biaya agar persiapan berjalan lancar.

Salah satu pemangkasan adalah biaya broadcasting (siaran langsung). Semula 498 nomor pertandingan dari 41 cabang olahraga akan ditayangkan, tapi kemudian dipotong menjadi hanya 50 persen. Pemangkasan selanjutnya adalah anggaran Asian Youth Games (AYG) sebagai test event, dari semula Rp400 miliar menjadi sekitar Rp100 miliar.

"Hal itu mest­i kami lakukan karena­ kami tahu kondisi ke­uangan sendiri k­an sedang penghematan. ­Mau enggak ma­u, kami juga mesti ketat an­ggaran," ungkapnya.

"Yang penting kan seka­rang kami mesti mengejar sponsor juga. Setelah SsangYong yang sudah tanda tangan kontrak, ada t­iga perusahaan China ­dan tiga dari Jepang yang ­sudah menunggu," kata presiden Internazionale Milan tersebut.

Sponsor-sponsor tersebut datang Indonesia membayarkan broadcasting fee. Saat ini, INASGOC masih menunggu keputusan Dewan Olimpiade Asia (OCA) untuk menentukan distribusi hak siar.

Selain pendanaan, Erick juga menyebut ia ingin Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyelenggaraan dan pengadaan barang dan jasa segera terbit. Pasalnya, meskipun sudah mendapat pendampingan dari BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadan Barang dan Jasa Pemerintah), posisi Perpres untuk lebih menguatkan.

Belum lagi tak semua pengadaan bara­ng bisa dilakukan melalui tender, seperti untuk uocara pembukaan dan penutupan.

"Memang ­pemenang tender yang akan melaksanakan upacara pembukaan dan penutupan sudah bisa diketahui, tapi ada alat yang mungkin spesial yang tidak bisa ditender. Ini bukan akal­-akalan supaya menjad­i tidak tender," katanya menegaskan.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha