Empat Tahun Lis-Syahrul Pimpin

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Tahun ini, Pemerintahan Tanjungpinang di bawah kendali pasangan Lis Darmansyah dan Syahrul sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota masuk tahun keempat. Dan pada 2017 mendatang, menjadi tahun terakhir pasangan Lis-Syahrul memerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam 4 tahun kepemimpinan Lis-Syahrul di Kota Gurindam ini, masih belum banyak mengakomodir aspirasi masyarakat. Demikian ungkap menurut Fraksi Demokrat Plus di DPRD Tanjungpinang. Menurut Fraksi Demokrat Plus, memasuki APBD di tahun terakhir ini, masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tersentuh.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Plus, Maskur Tilawahyu, dalam pandangan umum Fraksi Demokrat Plus terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang 2017, Rabu (14/12/2016).

"Misalnya di sektor pendidikan, kita masih kekurangan RKB. Pemerintah Kota Tanjungpinang baru membangun sejumlah kecil dari RKB yang dibutuhkan. Sampai pertengahan tahun 2016 ini, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, kita masih kekurangan 110 RKB untuk jenjang pendidikan SD dan 19 RKB untuk jenjang pendidikan SMP," tutur Maskur dalam pesan singkatnya, Kamis (15/12/2016).

"Sehingga, jangankan untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan, tapi untuk peningkatan sarana pendidikan saja, kita melihat pemerintahan ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya harapan masyarakat," tambahnya.

Untuk itu, Fraksi Demokrat Plus meminta dalam penyusunan APBD di tahun terakhir dari periode lima tahun ini, kebijakan pengganggaran harapkan dapat difokuskan untuk peningkatan sarana pendidikan.

Maskur dan rekan fraksinya juga mengomentari bidang perekonomian Tanjungpinang yang menurut fraksi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang belum berhasil mengendalikan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi di Kota Tanjungpinang periode Januari hingga November 2016 ini mencapai 2,84 persen.

Angka ini berada di atas rata-rata inflasi nasional periode yang sama, yakni hanya 2,59 persen. Salah satu efek inflasi yang tinggi di Kota Tanjungpinang ini menyebabkan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Hal ini berpotensi memicu munculnya angka kemiskinan baru di Kota Tanjungpinang, kata Maskur.

"Kita melihat belum ada upaya riil untuk langsung membantu masyarakat yang mengalami pelemahan daya beli. Kondisi sebagian besar masyarakat Tanjungpinang yang memiliki pendapatan pas-pasan akhirnya hanya sekadar bertahan untuk tidak jatuh ke dalam kategori keluarga miskin. Karena itu kita berharap APBD 2017 ini difokuskan untuk membuat program-program yang menyentuh pada penguatan daya beli masyarakat dan bisa langsung dinikmati saat ini," tuturnya.

Kendati demikian, Maskur dan fraksinya sangat mengapresiasi alokasi dana khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan di Kota Tanjungpinang yang cukup besar pada tahun ini. Sehingga proses overlay sejumlah ruas jalan di Kota Tanjungpinang sudah dilakukan.

"Namun satu hal yang disayangkan, di tengah proses overlay aspal jalan tersebut, ternyata ada sejumlah ruas jalan yang belum diaspal di Kota Tanjungpinang. Padahal aspirasi pengaspalan tersebut sudah diminta sejak beberapa tahun lalu oleh warga sekitar. Karena itu, di APBD tahun terakhir ini, kita berharap dilakukan perencanaan yang serius, sehingga dapat mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat terkait permintaan pengaspalan jalan di kawasan pemukiman mereka. Mengingat status Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri, tentu akan membuat kita malu apabila masih ada ruas jalan yang belum terseminisasi, ter-paving block, dan teraspal," kata Maskur.

Mengingat APBD 2017 ini merupakan tahun terakhir dari periode lima tahun anggaran, Fraksi Demokrat Plus merasa sudah tidak dibenarkan lagi untuk menyusun penganggaran secara bertahap. Semua pekerjaan yang direncanakan harus tuntas dalam satu tahun anggaran ini. Karena itu diharapkan Pemko Tanjungpinang tidak lagi membuat beban hutang pada periode penganggaran tahun selanjutnya.

"Selanjutnya, kami berharap kerangka berpikir utama dalam penyusunan APBD 2017 ini harus didasari oleh upaya-upaya kita untuk membuat program-program peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga. Tiga hal ini sangat diperlukan oleh Kota Tanjungpinang dalam upaya untuk mewujudkan misi kelima dari delapan misi Wali Kota Tanjungpinang periode 2013-2018, sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Tanjungpinang 2013-2018," tuturnya.

Editor: Dardani